RADAR SIDOARJO - Dugaan keracunan akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo meluas. Tak hanya menyasar santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, insiden tersebut tercatat berdampak pada sembilan sekolah dan ponpes dengan total 624 siswa, tenaga pendidik, hingga orang tua.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan, Ponpes Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak. Sebanyak 487 santri tercatat terdampak.
Baca Juga: Total 567 Santri Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo Tumbang Diduga Keracunan MBG
Kepala Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo menyampaikan data tersebut pada Rabu (2/9). Selain Manbaul Hikam, dampak juga tercatat di sejumlah satuan pendidikan lainnya.
Rinciannya, SDN Kalitengah 1 sebanyak 30 orang, terdiri dari 21 siswa dan sembilan tenaga pendidik. SDN Kalitengah 2 sebanyak 33 orang, meliputi 27 siswa, tiga tenaga pendidik, dan tiga orang tua.
Baca Juga: Tim Labfor Polda Jatim Datangi SPPG Kalitengah Sidoarjo untuk Cek MBG
Kemudian SMP Tri Bhakti sebanyak 21 siswa, SMP Muhammadiyah 8 sebanyak 40 orang yang terdiri dari 36 siswa dan empat tenaga pendidik. SMA Tri Bhakti tercatat sembilan siswa terdampak.
Sementara itu, KB Mustabsuiroh dan KB As Sakinah masing-masing mencatat dua siswa terdampak.
Baca Juga: Ini Penampakan SPPG Kalitengah yang Disuspend Diduga Sebabkan Santri Manbaul Hikam Keracunan MBG
Di tengah meluasnya dampak tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi memastikan SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Namun, terkait pemberian sanksi maupun penghentian operasional SPPG, kewenangan tersebut berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).
"SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN," tegas Subandi.
Baca Juga: Ratusan Santri Ponpes Manbaul Hikam Diduga Keracunan MBG Disebar ke Sejumlah Rumah Sakit Sidoarjo
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan salah satu program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik serta pengawasan yang memadai.
Menurutnya, apabila masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, perbaikan harus segera dilakukan. Hal itu penting agar persoalan yang terjadi tidak sampai mengganggu keberlangsungan program MBG.
"Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki," ujarnya.
Mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Subandi menyebut hal tersebut merupakan ranah BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan maupun evaluasi program MBG.
"Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci," katanya.
Di tengah proses evaluasi penyelenggaraan MBG, Pemkab Sidoarjo kini memprioritaskan penanganan medis terhadap para santri yang masih menjalani perawatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan secara optimal.
"Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien," tutur Subandi.
Sementara itu, penanganan dugaan keracunan massal di Ponpes Manbaul Hikam hingga Rabu (2/9) terus berlangsung. Sebanyak 567 santri telah dirujuk ke tujuh rumah sakit di Sidoarjo untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis.
Dari total tersebut, 457 santri telah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan. Sebanyak 80 pasien masih menjalani rawat inap (MRS), sedangkan 30 santri lainnya masih dalam observasi.
Pemkab Sidoarjo memastikan penanganan medis menjadi prioritas sembari menunggu proses evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo