RADAR SIDOARJO - Proyek pembangunan Flyover Gedangan memasuki tahapan penting. Sebanyak 122 bidang tanah yang terdampak proyek kini diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk proses pemetaan.
Menariknya, sekitar 84 persen bidang yang terdampak merupakan bangunan usaha seperti ruko, toko, dan rumah usaha.
Baca Juga: Ini Update Pembangunan Flyover Gedangan Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan proses pembebasan lahan dapat dimulai secara bertahap hingga tuntas pada 2027. Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp 450 miliar yang bersumber dari APBD.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, 122 bidang tanah yang diajukan ke BPN memiliki luas sekitar 23.169 meter persegi.
Baca Juga: Desain Flyover Gedangan Sidoarjo Disempurnakan, Ada Penyesuaian Lahan di Stasiun
"Sebanyak 122 bidang tersebut memiliki luas sekitar 23.169 meter persegi. Itu masuk dalam peta bidang yang kami ajukan ke BPN Sidoarjo. Nantinya BPN yang membuat peta bidang, targetnya bisa selesai dalam waktu sekitar tiga pekan," ujar Makhmud, Kamis (6/8).
Ia menjelaskan, mayoritas lahan terdampak merupakan kawasan usaha. Rinciannya meliputi 70 rumah usaha, 25 ruko, delapan rumah tinggal, dua rumah dinas, satu rumah ibadah, empat gedung kantor, serta 12 bidang berupa lahan kosong, saluran air, dan jalan.
Baca Juga: Percantik Wajah Sidoarjo, 346 Bunga Bugenvil Menghiasi Flyover Jenggolo
Menurut Makhmud, proyek Flyover Gedangan dirancang memiliki panjang 447 meter dengan lebar 18 meter dan lebar setiap lajur 3,5 meter. Seluruh kebutuhan lahan berada di sisi timur jalan eksisting.
Setelah proses pemetaan bidang tanah oleh BPN rampung, tahapan berikutnya adalah appraisal atau penilaian harga tanah oleh tim independen. Penilaian tersebut menjadi dasar penentuan nilai ganti rugi bagi masing-masing pemilik lahan.
Baca Juga: Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Sidoarjo Tunggu Penlok dan Appraisal, Ini Progresnya
"Setelah nilai appraisal keluar, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penilaian itu sekaligus menentukan besaran ganti rugi sesuai luasan dan nilai tanah masing-masing," katanya.
Makhmud optimistis proses pembebasan lahan berjalan lancar. Sebab, jumlah rumah tinggal yang terdampak relatif sedikit, yakni hanya delapan unit.
"Rumah tinggal yang terdampak hanya delapan bidang, sehingga kami optimistis prosesnya bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.
Untuk pembiayaan pembebasan lahan, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran sekitar Rp 450 miliar melalui APBD yang akan dicairkan secara bertahap. Sekitar Rp 200 miliar disiapkan pada tahap awal, dilanjutkan Rp 200 miliar pada 2027, sementara sisanya akan disesuaikan hingga seluruh proses pembebasan lahan selesai.
Sementara itu, Camat Gedangan Asmoro Hadi menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi awal kepada sejumlah pemilik bangunan yang masuk dalam area terdampak.
"Sejauh ini belum ada gejolak dari masyarakat. Kami masih menunggu tahapan sosialisasi lanjutan dari dinas setelah proses berikutnya berjalan," ujarnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo