RADAR SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan langkah strategis untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengintegrasikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan.
Skema tersebut disiapkan agar kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi dari potensi lokal sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Ribuan Warga Sidoarjo Gelar Aksi Dukung Keberlanjutan Program MBG, Ini Alasannya
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (7/7). Rakor juga membahas penguatan stabilitas daerah dan dukungan terhadap program strategis nasional.
Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo memberikan dukungan penuh terhadap visi dan misi Presiden RI, khususnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
"Program Makan Bergizi Gratis sangat penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, kami akan mengintegrasikan Kawasan Mandiri Pangan di desa dan kelurahan sebagai ekosistem pendukung MBG agar mampu menyuplai bahan pangan lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Subandi.
Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan MBG membutuhkan sinergi yang kuat antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Gerindra Sidoarjo Dukung Perombakan Pimpinan BGN, Dinilai Perkuat Program MBG
Selain itu, pengawasan bersama juga harus diperkuat agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran program tetap terjaga.
"Keberhasilan program ini harus ditopang dengan sinergi yang kuat dan pengawasan bersama agar kualitas, keamanan pangan, serta ketepatan sasarannya benar-benar terjamin," tegasnya.
Baca Juga: Dapat MBG, Siswa MI Sidoarjo Kirim Surat ke Presiden Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga mengarahkan program ketahanan pangan daerah agar lebih terfokus pada pemenuhan tiga kebutuhan pokok masyarakat, yakni beras, gula, dan minyak goreng.
"Kita harus fokus pada tiga kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras, gula, dan minyak. Kehadiran program ketahanan pangan ini harus mampu meringankan beban ekonomi masyarakat," katanya.
Selain membahas ketahanan pangan, rakor juga menitikberatkan pentingnya menjaga stabilitas daerah melalui tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.
Menurut Subandi, urusan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban, memperkuat ketahanan sosial, dan membangun keharmonisan masyarakat.
"Sidoarjo memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Karena itu, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif bersama Forkopimda, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk memperkuat sinergi demi mewujudkan Sidoarjo yang aman, sehat, maju, dan berdaya saing.
"Saya mengajak Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Kita pastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa," pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista