RADAR SIDOARJO - Kondisi Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo dinilai jauh dari kata layak.
Minimnya sarana dan prasarana, bercampurnya penghuni dengan kondisi berbeda, hingga terbatasnya kebutuhan dasar membuat Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak adanya pembenahan menyeluruh melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baca Juga: Muharram Berbinar, Insan Mandiri Ajak 50 Anak Yatim Mengenal DPRD Sidoarjo dan Raih Mimpi
Temuan itu didapat setelah Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Liponsos Sidoarjo, Kamis (2/7) siang.
Menurut Dhamroni, kondisi penghuni yang terdiri dari orang terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seharusnya mendapatkan penanganan yang lebih manusiawi dengan sistem penempatan yang terpisah sesuai kondisi masing-masing.
Baca Juga: Komisi A DPRD Sidoarjo Dukung Pawai Gunungan Desa Pabean Sedati, Dorong Ekonomi UMKM
"Kalau boleh pertama saya sampaikan bahwa kondisi Liponsos kita memprihatinkan. Di antara yang dirawat ini mestinya harus ada pemisahan, mana yang lansia, yang sudah sembuh, yang masih dalam proses pemulihan. Ini semuanya campur jadi satu. Jadi kurang layak," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia mengatakan, hasil sidak juga menemukan banyak fasilitas dasar yang masih sangat minim. Mulai dari kursi, alas tidur, kursi tunggu, obat-obatan.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Soroti Pengembang Jual Rumah sebelum Izin Rampung
Selain itu, sadang mulai dari pakaian, sarung, BH, serta makanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya.
Karena itu, Komisi D akan mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo segera menyusun kebutuhan anggaran untuk memenuhi berbagai kekurangan tersebut.
"Kita akan mendorong Dinas Sosial segera menyusun anggaran terkait kebutuhan-kebutuhan itu. Banyak ternyata yang masih kurang, ada kursi, alas tidur, matras, dan sebagainya, sangat minim," ujarnya.
Baca Juga: Anggota Komisi A DPRD Rafi Dukung Penuh Event Motor 2 Tak di Sidoarjo
Tak hanya fasilitas, Dhamroni juga menyoroti minimnya pakaian layak pakai bagi para penghuni Liponsos. Ia mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan agar menyalurkannya melalui Dinas Sosial.
"Kami mengimbau para dermawan yang memiliki pakaian masih layak tetapi tidak dipakai lagi, agar bisa disalurkan ke Dinas Sosial untuk dimanfaatkan oleh mereka. Banyak yang memang tidak memiliki pakaian yang layak," katanya.
Selain itu, ia meminta pelayanan kesehatan bagi penghuni Liponsos terus diperkuat melalui sinergi dengan puskesmas setempat agar kondisi kesehatan para penghuni dapat dipantau secara berkala.
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti ketika ODGJ dinyatakan pulih. Mereka juga membutuhkan program pemberdayaan agar dapat kembali hidup mandiri dan tidak kembali ke kondisi semula.
"Yang tidak kalah penting adalah mereka yang sudah sembuh. Harus ada tindak lanjut berupa pemberdayaan. Jangan sampai setelah sembuh mereka tidak memiliki aktivitas apa pun, karena itu sangat rawan. Kalau keluarganya sudah ditemukan, tentu harus segera dikembalikan ke rumah masing-masing," tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 5.325 orang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan layanan sosial dan kesehatan mental berjalan secara optimal. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista