Darjo Nyel Ekonomi & Bisnis Features Jatim Kota Delta Kriminal Delta Lifestyle Pendidikan Peristiwa Person of The Year Politika Sport & Health

Pemkab Sidoarjo Minta Perangkat Wilayah Lebih Peka, Temuan Kemiskinan Ekstrem di Porong Jadi Sorotan

Diky Putra Sansiri • Kamis, 25 Juni 2026 | 16:49 WIB
DIPETAKAN: Bupati Sidoarjo Subandi saat mengunjungi salah satu RTLH di Sidoarjo.
DIPETAKAN: Bupati Sidoarjo Subandi saat mengunjungi salah satu RTLH di Sidoarjo.

RADAR SIDOARJO - Temuan kemiskinan ekstrem di Kecamatan Porong menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Menyusul adanya puluhan keluarga di kawasan Tanggulrejo yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, Pemkab meminta perangkat wilayah mulai dari camat, lurah hingga kepala desa (kades) lebih peka dan aktif dalam mengawal penanganan warga miskin ekstrem agar tidak ada yang terlewat dari bantuan pemerintah.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo Prioritaskan Kontraktor Lokal Garap Proyek, Ini Alasannya

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, peran perangkat wilayah sangat penting untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dan masuk dalam program bantuan.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo Minta Proyek 2026 Tak Kembali Molor

“Semua unsur yang ada di wilayah mestinya ikut terjun ketika ada program pemerintah yang mengakomodir masyarakat kategori kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menjangkau langsung seluruh lapangan, sehingga camat, lurah, dan kades harus lebih peka,” ujar Ainun, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo selama ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo Wajibkan ASN Jadi Anggota Koperasi Merah Putih

“Data P3KE ini menjadi dasar dalam penyaluran program. Data tersebut terus diperbarui dan saat ini menjadi salah satu rujukan yang cukup akurat,” jelasnya.

Setiap calon penerima bantuan, lanjutnya, juga harus melalui proses verifikasi berlapis untuk memastikan ketepatan sasaran. Proses tersebut meliputi pengecekan data P3KE, verifikasi Dinas Sosial, validasi Disdukcapil, hingga pengecekan status kepegawaian.

Baca Juga: Bupati Subandi Ajak RT/RW hingga ASN Jadi Anggota Koperasi Merah Putih di Sidoarjo

“Verifikasi dilakukan berlapis. Jika semua sudah sesuai, barulah bantuan ditetapkan agar tepat sasaran,” tambahnya.

Ainun mengakui masih terdapat kemungkinan warga miskin ekstrem yang belum terjangkau program bantuan. Karena itu, pembaruan data dan sinergi antarinstansi terus diperkuat.

“Kalau masih ada yang belum terdata, berarti semua pihak harus lebih peduli terhadap kondisi di wilayahnya. Diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan perangkat wilayah,” tegasnya.

Ia menambahkan, berbagai program bantuan telah dijalankan pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), jaminan sosial, pelatihan keterampilan, hingga bantuan modal usaha.

“Bantuan yang diberikan bersifat stimulan agar masyarakat bisa mandiri, misalnya melalui pelatihan dan akses modal usaha,” katanya.

Namun demikian, Ainun mengakui keterbatasan anggaran membuat penanganan belum bisa menjangkau seluruh warga miskin ekstrem di Kabupaten Sidoarjo.

“Atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf apabila program belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kami akan terus berupaya meningkatkan kepedulian dan cakupan bantuan,” ujarnya.

Sebelumnya, kemiskinan ekstrem di Kelurahan Porong menjadi sorotan setelah ditemukan sekitar 80 hingga 93 kepala keluarga (KK) atau sekitar 254 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem. Sebagian besar warga di kawasan Tanggulrejo bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu.

Ketua RT 03/RW 06 Dusun Tanggulrejo, Nur Halimatus Sadiah, menyebut mayoritas warganya berada pada kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin.

“Sebagian besar bekerja sebagai pemulung, pengepul barang bekas, ada juga yang membuka warung kecil. Sangat sedikit yang memiliki pekerjaan tetap,” ungkapnya.

Pendapatan warga rata-rata hanya sekitar Rp 40 ribu hingga Rp 60 ribu per hari, sehingga banyak keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi agar warga dapat keluar dari jerat kemiskinan ekstrem. (dik/vga)

Editor : Vega Dwi Arista
#Porong #miskin #pemkab #perangkat #temuan