RADAR SIDOARJO – Meningkatnya temuan kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2026 menjadi perhatian serius DPR RI. Tingginya aktivitas industri, kepadatan lalu lintas kendaraan, hingga kondisi lingkungan permukiman dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan penyebaran penyakit menular tersebut.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol, menilai pengendalian pencemaran udara menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas lingkungan di Sidoarjo.
Baca Juga: BHS Dorong Bandeng dan Udang Windu Jadi Branding Wisata Sidoarjo
“Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah polusi udara. Kita tahu tingkat polusi di Sidoarjo cukup tinggi karena adanya berbagai aktivitas industri,” ujar pria yang akrab disapa BHS tersebut, Minggu (14/6).
Menurut BHS, keberadaan sekitar 900 industri besar di Sidoarjo perlu diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap emisi yang dihasilkan. Proses produksi, termasuk pembuangan gas dan aktivitas pembakaran, harus dipastikan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.
Baca Juga: BHS Usul Beras Bulog Diberi Batas Tanggal Penggunaan saat Tinjau Gudang di Sidoarjo
Ia menegaskan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Perindustrian agar dilakukan evaluasi terhadap industri-industri di Sidoarjo. Harapannya, seluruh pelaku industri dapat memastikan emisi yang dihasilkan tetap berada dalam batas standar lingkungan.
“Kalau bisa, dampak pencemarannya ditekan seminimal mungkin agar kualitas udara di Sidoarjo tetap terjaga,” tegasnya.
Baca Juga: BHS Usulkan Videotron dan Loket Tiket Terpusat di Terminal Purabaya Sidoarjo
Selain sektor industri, BHS juga menyoroti tingginya aktivitas transportasi yang berpotensi meningkatkan pencemaran udara. Salah satunya adalah keberadaan jalur tol yang melintasi wilayah tengah Kabupaten Sidoarjo.
Ia menyebut, setiap hari terdapat lebih dari 300 ribu kendaraan yang melintas dari berbagai arah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar dampak polusi dari kendaraan dapat diminimalisir.
Baca Juga: Sering Macet, BHS Desak Pemerintah Pusat Bangun Flyover Sepande Candi Sidoarjo Jadi Dua Jalur
“Kami berharap ada upaya pengurangan dampak pencemaran, misalnya dengan pemasangan dinding atau penghalang yang selain meredam suara juga dapat membantu mengurangi penyebaran polusi kendaraan. Hal ini akan kami sampaikan kepada pihak Jasa Marga,” katanya.
BHS juga meminta Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan memperketat pelaksanaan uji KIR, terutama bagi kendaraan berat seperti truk. Kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus dipastikan memenuhi standar emisi yang berlaku.
Di sisi lain, BHS mengapresiasi langkah Puskesmas Krian yang aktif melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap masyarakat. Menurutnya, upaya jemput bola tersebut penting untuk menemukan kasus TBC sejak dini.
“Puskesmas sudah melakukan langkah positif dengan turun langsung ke masyarakat, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, sehingga masyarakat yang terindikasi TBC maupun HIV bisa segera diketahui dan ditangani,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pencegahan TBC harus dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, pemeriksaan sampel dahak, serta dukungan anggaran pemerintah daerah agar program deteksi dini berjalan maksimal.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Krian dr. Titik Sri Harsasih mengatakan, jumlah temuan kasus TBC di wilayah kerjanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga Mei 2026, sebanyak 44 kasus TBC telah terkonfirmasi. Sementara itu, terdapat 516 orang yang masuk kategori terduga TBC dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan.
“Data tersebut merupakan capaian sampai bulan Mei. Sebanyak 516 orang masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan diagnosisnya,” jelasnya.
Menurut dr. Titik, meningkatnya jumlah temuan kasus tidak selalu berarti kondisi kesehatan masyarakat memburuk. Salah satu penyebabnya adalah semakin masifnya skrining TBC melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang digalakkan pemerintah.
“Setiap pasien yang berobat dan masyarakat yang mengikuti Posyandu Siklus Hidup dilakukan skrining TBC. Jika ditemukan gejala seperti batuk lebih dari dua minggu, berat badan turun, atau keringat dingin pada malam hari, mereka masuk kategori terduga TBC untuk menjalani pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM),” paparnya.
Ia menegaskan, peningkatan angka temuan justru menunjukkan sistem deteksi dini berjalan lebih aktif.
“Banyaknya kasus yang ditemukan bukan berarti kondisi kesehatan masyarakat semakin buruk. Bisa jadi karena kita semakin aktif mencari dan menemukan kasus melalui skrining kesehatan yang lebih luas,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista