RADAR SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang mewakili Bupati Sidoarjo Subandi dalam kegiatan Peningkatan Kesadaran Penerapan Respectful Maternity and Newborn Care (RMNC), sekaligus penandatanganan komitmen bersama penanggulangan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Amankan Rp 36 Miliar untuk Perbaikan 1.200 RTLH
Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo pada Jumat (10/4/2026) tersebut dihadiri berbagai pihak, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Lakshmie Herawati Yuwantina, Ketua POGI Cabang Surabaya Komisariat Sidoarjo dr. Setya Budi Pamungkas, Sp.OG., Ketua IDAI Jatim II Sidoarjo dr. Muhammad Nasirudin, Sp.A., Ketua IBI Cabang Sidoarjo Sri Mei Winardiati, S.ST., Bd., serta perwakilan Yayasan Project HOPE melalui Program HER WAY, Flora Theodora Parapat. Turut hadir pula dr. Muhammad Ardian C.L, Sp.OG., para kepala puskesmas, dokter obgyn, dan dokter pediatrik se-Kabupaten Sidoarjo.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pemkab Sidoarjo Pangkas Perjalanan Dinas hingga Separo
Dalam sambutannya, Fenny Apridawati menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak. Ia menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menurunkan AKI dan AKB yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan.
“Tanpa kolaborasi, angka kematian ibu dan bayi akan sulit ditekan,” ujarnya.
Baca Juga: Enam Aliran Sungai Dinormalisasi, Pemkab Sidoarjo Kejar Pencegahan Banjir
Ia menjelaskan bahwa AKI dan AKB merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski terdapat wacana perubahan indikator ke arah stunting, keselamatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas utama.
Fenny juga menyoroti pentingnya sistem pelaporan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang kini telah berjalan secara daring. Menurutnya, ketepatan waktu pelaporan sangat menentukan kualitas intervensi pemerintah.
Baca Juga: Safari Ramadan, Bupati Subandi Tekankan Sinergi TNI dan Pemkab Sidoarjo
“Melalui pelaporan MPDN yang terukur, kita dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, M.Kes., menyampaikan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan pilar utama pembangunan bangsa.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Siapkan 18 Bus Mudik Gratis, Catat Jadwal dan Rutenya
Secara nasional, tren AKI dan AKB memang menunjukkan penurunan, namun kondisi di Kabupaten Sidoarjo masih membutuhkan perhatian serius.
“Angka kematian bayi di Sidoarjo masih tergolong tinggi, meskipun berada di bawah angka nasional. Begitu juga dengan stunting yang tahun lalu meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen, walaupun masih lebih rendah dibandingkan angka nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang harus segera ditangani melalui langkah konkret dan kolaboratif. Keterlibatan organisasi profesi seperti POGI, IDAI, dan IBI, serta dukungan NGO seperti Yayasan Project HOPE, menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Untuk memperkuat komitmen penurunan AKI, AKB, dan stunting, Pemkab Sidoarjo menjalankan sejumlah program, di antaranya program 1 Puskesmas 1 Obgyn (1P1O), pendampingan layanan kesehatan, peningkatan pemanfaatan buku KIA dalam pelayanan antenatal care (ANC) dan keluarga berencana (KB), serta penguatan program “Sido Simpati” (Spesialis dan Profesi Sidoarjo Siap Mendampingi Ibu Anak Terlindungi).
Selain itu, rumah sakit juga didorong untuk menyediakan rumah singgah bagi ibu hamil dengan risiko tinggi.
“Harapan kami, angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan hingga mendekati nol,” pungkas Fenny. (vga)