RADAR SIDOARJO - Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Sidoarjo sejak siang hingga malam hari, Sabtu (20/12), sempat mengganggu pelayanan publik vital.
Area Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RT Notopuro Sidoarjo tergenang banjir setinggi sekitar lima sentimeter selama kurang lebih satu jam.
Genangan air tersebut memang cepat surut setelah pihak rumah sakit mengoperasikan pompa air. Namun peristiwa itu langsung mendapat perhatian serius dari Bupati Sidoarjo Subandi.
Orang nomor satu di Sidoarjo itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke IGD RSUD RT Notopuro pada Minggu (21/12) untuk memastikan kondisi pelayanan pasca banjir sekaligus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Dengan sidak ini saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan pasca banjir kemarin. Saya ingin tahu bagaimana kondisi pembuangan airnya, sehingga bisa sampai menyebabkan banjir di area IGD,” ujar Bupati Subandi, Minggu (21/12).
Subandi menegaskan, sidak tersebut bukan sekadar peninjauan, tetapi menjadi langkah awal untuk menentukan kebijakan penanganan yang tepat.
Menurutnya, setelah melihat kondisi secara langsung, pemerintah daerah bisa segera memutuskan langkah konkret yang harus diambil.
“Setelah melihat langsung, nanti bisa ditentukan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah agar masalah ini bisa diselesaikan,” tegasnya.
Ia juga memastikan penanganan banjir di RSUD RT Notopuro akan dikaji bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan manajemen rumah sakit. Tujuannya agar pelayanan kesehatan, khususnya di IGD, tidak kembali terganggu akibat banjir.
“Kami akan melakukan kajian bersama Pemda dan pihak RSUD RT Notopuro untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama, supaya pelayanan rumah sakit tidak lagi terganggu oleh banjir,” jelasnya.
Diketahui, saat banjir terjadi pada Sabtu malam, pelayanan IGD sempat sedikit terganggu selama kurang lebih dua jam. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pasien sembari melakukan penanganan agar genangan air cepat surut.
Dalam sidaknya, Subandi juga meninjau kondisi sungai yang menjadi jalur pembuangan air di sekitar rumah sakit. Ia meminta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo untuk mengambil langkah tegas terhadap bangunan yang berdiri di sempadan sungai.
“Fungsi drainase harus lebih dimaksimalkan. Bantaran sungai juga harus difungsikan sesuai aturan, yakni dua meter dari bibir sungai,” katanya.
Ia menambahkan, peninjauan lapangan perlu dilakukan secara menyeluruh agar proses normalisasi sungai tidak terhambat jika sewaktu-waktu diperlukan alat berat.
“Nanti akan kita lakukan penelusuran ke masyarakat yang tinggal di bibir sungai. Jangan sampai ada bangunan di bantaran sungai, apalagi sampai berdiri di atas sungai,” tuturnya.
Menurut Subandi, jika kondisi tersebut dibiarkan, dampak banjir akan merugikan masyarakat luas, terlebih jika sampai mengganggu pelayanan publik seperti rumah sakit. Ia juga meminta DPUBMSDA menambah pompa air di kawasan rawan banjir agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat saat curah hujan tinggi.
“Kalau sampai banjir, yang rugi bukan hanya satu pihak, tapi masyarakat luas. Apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista