Darjo Nyel Ekonomi & Bisnis Features Jatim Kota Delta Kriminal Delta Lifestyle Pendidikan Peristiwa Person of The Year Politika Sport & Health

Fraksi Demokrat–NasDem Dorong Pemkab Sidoarjo Lebih Optimistis dan Prudent Kelola Keuangan Daerah

Vega Dwi Arista • Rabu, 5 November 2025 | 00:01 WIB

 

KRITIS: Ketua Fraksi Partai Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama saat menyerahkan pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Sidoarjo Subandi.   
KRITIS: Ketua Fraksi Partai Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama saat menyerahkan pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Sidoarjo Subandi.  

RADAR SIDOARJO – Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menekankan pentingnya sikap optimistis namun tetap berhati-hati (prudent) dalam merancang dan melaksanakan struktur keuangan daerah.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan prudent dalam merancang serta melaksanakan struktur keuangan daerah. Optimalisasi pendapatan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menjadi fokus utama, disertai belanja yang tepat sasaran, efisien, dan efektif sesuai prioritas daerah,” ujar Dimas.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang selama ini kerap menjadi sorotan.

“Track record kita dalam urusan SiLPA sering disorot. Kita punya sumber daya keuangan yang besar, tapi sering kesulitan dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.

Dimas juga menyoroti adanya penurunan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dalam struktur RAPBD 2026. Kondisi ini, kata dia, seharusnya menjadi momentum untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Status Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya semestinya menjadi potensi besar untuk mengoptimalkan PAD. Namun dibutuhkan pembaruan database perpajakan, peningkatan kemudahan sistem pembayaran, dan penguatan modal sosial antara pemerintah dengan wajib pajak,” jelasnya.

Ia menegaskan, ketaatan wajib pajak tidak akan tumbuh bila pengelolaan keuangan daerah masih amburadul. Karena itu, Pemkab Sidoarjo diminta memperbaiki tata kelola fiskal agar masyarakat percaya dan mau bergotong-royong memenuhi kewajiban pajaknya.

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat–NasDem juga menyoroti pentingnya desain kebijakan APBD yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.

“Kebijakan APBD seharusnya bisa menjadi ‘obat’ yang menjawab kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata dari APBD, maka akan tumbuh kesadaran bahwa untuk menyediakan ‘obat’ itu juga dibutuhkan kontribusi dari mereka,” tutup Dimas. (vga)

 

Editor : Vega Dwi Arista
#APBD #Nasdem #Raperda #pemkab #demokrat