RADAR SIDOARJO - Suasana perjalanan bus antar kota di Terminal Tipe A Purabaya, Bungurasih, Waru, Sidoarjo kini berbeda. Jika biasanya musik menemani penumpang, beberapa hari terakhir suasana mendadak hening.
Hal itu terjadi karena aturan pembayaran royalti musik dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) membuat perusahaan otobus (PO) waswas. Sopir dan manajemen bus khawatir tiba-tiba dikenai tagihan tambahan hanya karena memutar lagu.
“Selama ini kami memutar musik lewat YouTube atau Spotify, itu kan sudah bayar. Tapi kami khawatir kalau nanti ada tagihan tambahan,” ujar Ketua DPD Organda Jatim, Firmansyah Mustafa, Jumat (22/8).
Ia mencontohkan kasus di Bali pada 2022, ketika sejumlah gerai kuliner ditagih royalti hingga miliaran rupiah karena memutar musik. “Kami tidak ingin bus-bus berakhir seperti itu. Kru dan penumpang juga tidak pernah diberi sosialisasi soal aturan ini,” tegasnya.
Sejak 16 Agustus lalu, hampir semua PO di Jawa Timur bahkan mengeluarkan edaran resmi melarang kru memutar lagu dari platform apa pun. Jika larangan dilanggar dan muncul tagihan royalti, kru yang akan diminta bertanggung jawab.
“Padahal musik itu bagian dari layanan agar penumpang nyaman. Tapi sekarang suasana kerja jadi tidak menyenangkan,” tutur Firmansyah yang juga manajemen PO Menggala, bus jurusan Malang–Surabaya.
Menurutnya, PO selalu berusaha patuh aturan, namun regulasi baru jangan sampai menjadi beban tambahan bagi dunia transportasi. “Kami tunduk pada aturan. Tapi kami berharap iklim usaha tetap mendukung kami untuk bertahan. Transportasi umum sedang berusaha bangkit, seharusnya diberi ruang, bukan malah dibebani,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista