SIDOARJO - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, menyoroti rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Dia menegaskan bahwa program tersebut telah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Nawardi, pemerintah pusat dan legislatif hingga kini belum memutuskan untuk melibatkan dana APBD dalam program tersebut.
"Dana dari APBN masih mencukupi, bahkan baru sebagian kecil yang digunakan. Jadi, manfaatkan anggaran itu terlebih dahulu sebelum mengambil sumber lain," ujarnya saat ditemui di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur, Jumat (17/1).
Dia menyarankan agar pemerintah memaksimalkan dana dari APBN sebelum mempertimbangkan penggunaan APBD. Evaluasi juga akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran.
"Program makan siang bergizi gratis ini adalah inisiatif presiden yang baru saja dimulai. Kekurangan di tahap awal adalah hal wajar, terutama mengingat banyaknya jumlah siswa yang harus dilayani," kata Nawardi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa evaluasi program akan dilakukan setelah berjalan minimal tiga bulan. Langkah ini penting untuk memastikan anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan program secara menyeluruh.
"Dana APBN yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu. Jika ternyata ada kekurangan, barulah kita pertimbangkan apakah dana dari APBD perlu dilibatkan," tegas anggota DPD asal Kabupaten Sampang itu.
Nawardi juga berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan lancar. "Kita tunggu hasil evaluasi. Sambil berjalan, kita benahi kekurangan yang ada," pungkasnya. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista