Penulis: Rizka Tirtasari, A.M.Kom, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
RADAR SIDOARJO - Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai daerah penyangga utama Surabaya dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan layanan publik yang terus meningkat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah menunjukkan semangat modernisasi melalui peluncuran berbagai aplikasi pelayanan publik.
Mulai dari perizinan daring, pengaduan masyarakat, administrasi kependudukan, hingga sistem kepegawaian berbasis digital.
Namun ironi yang dirasakan masyarakat justru sederhana: semua aplikasi ada, tetapi pelayanan tetap lambat.
Digitalisasi seharusnya menjadi alat percepatan birokrasi, bukan sekadar etalase inovasi. Banyak warga mengeluhkan proses yang masih berbelit, verifikasi manual yang memakan waktu, server yang sering bermasalah, hingga petugas yang tetap meminta masyarakat datang langsung meskipun permohonan sudah diajukan secara daring.
Akibatnya, aplikasi hanya memindahkan antrean dari loket fisik ke antrean digital.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, persoalan ini tidak semata soal teknologi, melainkan soal kewajiban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Pemerintah daerah sebagai badan administrasi publik wajib menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, pelayanan yang baik, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Jika masyarakat sudah memenuhi syarat administrasi namun permohonan tetap berlarut-larut tanpa alasan jelas, maka terdapat indikasi pelanggaran asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik.
