SIDOARJO – Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo M Ainur Rahman menginstruksikan kepada 31 kepala Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan pelayanan kesehatan. Terutama di puskesmas pembantu (pustu) dan Posyandu di wilayah masing-masing.
Menurut dia, masalah kesehatan adalah urusan wajib Pemerintah. Sebesar 40 persen dari APBD Sidoarjo 2023 dialokasikan untuk masalah kesehatan.
Untuk mendanai program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sidoarjo, dialokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar.
"Namun jumlah tersebut masih dianggap belum mencukupi,'' ujarnya.
Ainur menekankan pentingnya layanan kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Dari 31 Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, beberapa ustu belum menerapkan konsep ILP, seperti monitoring dan evaluasi kesehatan di masyarakat.
Pustu tersebut berada di kecamatan Jabon, Candi, Sukodono, Sedati, Taman, Sidoarjo, Wonoayu, dan Waru.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr Abdul Gani menambahkan, Puskesmas harus lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif kesehatan kepada masyarakat desa. "Preventif dan promotif harus lebih dikuatkan di Puskesmas," ujarnya.
Dia juga menyoroti besarnya biaya pengobatan. Dengan satu pasien menghabiskan anggaran hingga Rp 600 juta dalam setahun akibat komplikasi penyakit yang menyerang organ tubuh lainnya. Dikarenakan, penyakit yang diderita pasien sudah terjadi komplikasi. Sehingga menyerang organ tubuh yang lainnya. (nis)
Editor : Annisa Firdausi