Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Haris mengungkapkan, pihaknya juga sudah menyampaikan berbagai keluahan itu ke Dispendukcapil. Bahkan, Dispenduk juga mengaku sudah menyiapkan sejumlah program untuk melakukan perbaikan layanan.
Termasuk sistem layanan online, dan penambahan layanan kependudukan di setiap desa. “Beberapa program itu kami rasa cukup bagus. Yang penting, sekarang ini bagaimana segera direalisasikan dan dimaksimalkan," katanya, Kamis (8/4).
Keluhan masyarakat terkait layanan kependudukan memang beragam. Yunita misalnya, warga Sidoarjo itu mengaku kesulitan untuk mendapat nomor antrean. "Ambil antrean sampai 4 kali," keluhnya.
Demikian halnya Herikus, ia sering kehabisan nomor antrean ketika akan mengurus akta kelahiran. "Harus daftar pukul berapa, kuota ada tapi masuknya susah," kesalnya.
Di lain kesempatan, Kepala Dispendukcapil, Redy Kusuma juga telah berupaya memperbaiki layanan. Yakni dengan layanan pengurusan surat kependudukan via WhatsApp Hotline 1 dan 2 dihentikan sejak 6 April 2021. Lalu diganti via online di https://plavon.sidoarjokab.go.id. Dan sistem nomor antrean sudah dihapus.
Dalam layanan berbasis website yang diberinama Plavon Dukcapil Kabupaten Sidoarjo itu, pemohon tinggal mengupload persyaratan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan via website tersebut. (son/opi) Editor : Nofilawati Anisa