Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Pemprov Jatim, Andriyanto mengatakan, semua harus berbicara tentang interpersonal collaboration karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga semua stakeholder harus dipadukan menjadi satu kolaborasi besar.
“Ini yang kami inginkan di Jatim, adanya akselerasi atau percepatan. Kami tidak mau lagi hanya sekedar bicara saja, tetapi harus diimplemetasikan. Bangunan gagasan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, tinggal bagaimana mengamplikasikannya saja. Sektor swasta harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Andriyanto dalam webinar tentang APSAI dan Peran Penting Kesejahteraan Anak Secara Integrasi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung didukung oleh UNICEF Indonesia, Minggu (20/12).
Andriyanto sangat mengapresiasi keberadaan APSAI yang dinilainya tetap mampu menjaga sikap independensinya. Ia meminta agar segera dibentuk di Jatim, sehingga bisa membentuk APSAI di tingkat kabupaten maupun kota.
“Ini juga menjadi best practice dari LPA Tulungagung untuk bagaimana caranya membentuk APSAI di Jatim. Dengan ini ke depan kami juga ingin bisa memberikan apresiasi ke kabupaten kota berdasarkan indikator atau kluster kabupaten dan kota layak anak,” tukas Andriyanto.
Kepala Dinas P3AK Jawa Timur ini lantas menyebutkan, bahwa sepanjang tahun ini ada sekitar 1.870-an kasus kekerasan anak yang tercatat di Jawa Timur. Dimana sekitar 40 persennya ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Ini yang perlu kerja sama semua pihak untuk mengatasinya.
Apa yang diungkapkan Kepala Dinas P3AK Jawa Timur ini mendapat respons positif dari Ketua APSAI Pusat Luhur Budijarso. Menurutnya, meskipun saat ini APSAI telah memiliki 1.200-an anggota dan tersebar di 40 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, namun ini masih belum cukup menjadi penopang.
“Ini masih langkah kecil, karena ke depan akan masih banyak tantangan. Tantangannya ada empat, yaitu terkait paradigma perusahaan, perluasan isu, lalu keterjangkauan dan yang keempat adalah keterbukaan,” kata Luhur.
Meskipun mengaku belum memiliki data berdasarkan survei khusus, namun Luhur memperkirakan jumlah perusahaan di Indonesia yang sadar, menghormati serta memenuhi hak-hak anak dalam rantai kegiatan usahanya, jumlahnya tidak lebih dari 5 persen.
Seperti tantangan paradigma, misalnya. Masih banyak perusahaan yang menurut Luhur belum memiliki paradigma. Bahwa usaha mereka sebenarnya bisa dikaitkan dengan kepentingan anak. Lalu tantangan perluasan isu juga demikian. Banyak perusahaan yang belum mampu mengimplementasikan apa policy, produk dan program mereka bagi kepentingan anak.
“Saat ini saja ada lebih dari 120 juta tenaga kerja yang semuanya memberi pengasuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana isu sederhana ini mampu ditangkap oleh perusahaan, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan, produk hingga program yang pro anak dan memberi pengaruh positif kepada lini usahanya,” jelas Luhur. (rsu/opi) Editor : Nofilawati Anisa