Komisi D DPRD Sidoarjo mengharapkan Pemkab Sidoarjo bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran daring dengan penambahan sarana pendukung. Hal itu menindaklanjuti ditundanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena perkembangan kasus Covid -19 di Sidoarjo.
Mengingat tren Covid-19 yang kian hari kian meningkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memutuskan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru di bulan Juli nanti resmi ditunda. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Forkopimda Senin (21/6) malam.
Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) perlu dipertimbangkan ulang. Karena melihat kondisi perkembangan Covid-19 yang nampaknya malah meningkat. Yakni terkait munculnya varian baru dari Covid-19.
Belajar daring menjadi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19. Bukan hal mudah. Terutama bagi siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Gedangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Tim guru dan wali murid harus solid bersama-sama mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini dari jarak jauh.
Pelaksanaan proses belajar secara daring atau online mendapat pengawasan Komisi D. Komisi yang membidangi pendidikan itu bakal mengundang dinas terkait untuk evaluasi efektivitas pelaksanaan pembelajaran itu.
Kendala lemotnya paket data yang ada di handphone siswa, membuat beberapa siswa di Kota Delta memilih belajar di warung. Dengan alasan sambungan internet di warung lebih cepat dan mempermudah mereka belajar.
Lebih banyak praktik adalah karakteristik pembelajaran di Sekolah Menengah Kejujuran (SMK). Di tengah kondisi pembelajaran daring saat ini, maka praktik untuk siswa SMK belum bisa maksimal.
Belajar di depan perangkat canggih memang tidak bisa menggantikan kebersamaan belajar dengan teman dan guru, seperti saat di sekolah. Anak harus beradaptasi belajar dengan model baru ini. Jenuh dan terkadang tidak betah harus menjalani pembelajaran daring setiap hari.
Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti pelaksanaan sistem pembelajaran daring di Sidoarjo. Dalam waktu dekat, komisi yang salah satunya membidangi pendidikan itu bakal memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di era transisi new normal ini.