Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidoarjo Samakan Persepsi Implementasi UHC

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
RAPAT: UHC disosialisasikan pada camat, kades, puskemas, rumah sakit dan klinik di Sidoarjo. (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SIDOARJO)
RAPAT: UHC disosialisasikan pada camat, kades, puskemas, rumah sakit dan klinik di Sidoarjo. (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SIDOARJO)
SIDOARJO - Kabupaten Sidoarjo telah menyandang predikat penyelenggara jaminan kesehatan nasional atau yang lebih dikenal dengan universal health coverage sejak 1 Juni. Namun pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan tentang bagaimana alur saat berobat atau bagaimana caranya agar jaminan kesehatan seseorang bisa ditanggung melalui APBD Kabupaten Sidoarjo?

Agar pelaksanaan UHC ini semakin dipahami, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo memberikan pemahaman pada kepala puskesmas, klinik, rumah sakit, camat juga forum kepala desa se-Sidoarjo Selasa (15/6).

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali menerangkan UHC membantu masyarakat Sidoarjo yang tidak terkaver BPJS Kesehatan. Saat ini sudah 96 persen masyarakat Kota Delta terkaver jaminan kesehatan.

Lantas, masalah baru muncul. Bagaimana jika peserta BPJS mandiri atau kepesertaan yang sebelumnya ditanggung tempat ia bekerja, namun karena pensiun tidak mampu membayar tagihan dengan biaya sendiri dan ia ingin beralih ke BPJS BPID yang dikaver pemkab?

"Kalau orang itu dalam posisi sakit maka aktif otomatis masuk dalam PBID. Sementara itu jika dia sehat, tapi ingin ikut kepesertaan PBID, boleh. Kita arahkan kepala desa untuk memberlakukan surat keterangan tidak mampu (SKTM)," urainya.

Gus Muhdlor memerintahkan petugas PKH, TKSK, SLRT di Dinas Sosial Sidoarjo bahu membahu memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mengapa? DTKS adalah salah satu cara pemkab mengurangi PBID.

"Ketika PBID dialihkan ke DTKS dan diverifikasi maka akan ditanggung pemerintah pusat. Kevalidan harus dimulai dari Dinsos, lurah, kades, RW dan RT. Semakin valid maka akan semakin banyak yang diajukan pusat. Kuota PBID digantikan warga lain batasnya 95 persen sehingga UHC bisa jalan," urainya.

Kemudian, bupati memerintahkan Dispendukcapil bersama lurah kades agar menyaring nama warga yang telah meninggal dunia lalu dikeluarkan akta kematian. "BPJS bisa mencoret lalu digantikan warga lain yang membutuhkan," perintahnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita menambahkan kepesertaan JKN di Sidoarjo 651 ribu jiwa pekerja penerima upah, PBPU atau masyarakat membayar mandiri sebanyak 300 ribu jiwa, bukan pekerja 52 ribu jiwa, PBI APBD Sidoarjo 370 ribu jiwa, 27 ribu jiwa merupakan PBI APBD Pemprov Jatim.

Sekitar 76 ribu jiwa atau empat persen dari penduduk Sidoarjo belum tercover BPJS Kesehatan ini. Mereka yang berpotensi menambah jumlah PBID diantaranya masyarakat pekerja informal, pedagang, petani, pekerja usaha mikro.

Sedangkan ada sejumlah 2500 badan usaha di Sidoarjo belum mendaftar pekerjanya ke dalam program JKN. "Ini tidak berpotensi menambah PBID. Tanggungjawab BPJS untuk memastikan kepatuhan pekerja terjamin JKN. Kami butuh dukungan pemkab," ungkapnya.

Empat persen warga yang belum tercover JKN ini bisa berobat dengan menunjukkan KTP Sidoarjo ke faskes tingkat 1 yakni puskesmas, klinik, praktik dokter pribadi. "Nanti KTP akan di cek apakah masuk JKN. Jika belum, yang bersangkutan bisa langsung didaftarkan. Jika tidak dalam keadaan darurat berobat karena sakit maka harus ada rekomendasi dari Dinsos," pungkasnya. (rpp/opi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Mengaku Ditelantarkan Anak dan Menantu di Kos Sukodono Sidoarjo, Lansia 71 Tahun Bertahan Hidup dari Belas Kasih Tetangga

Mengaku Ditelantarkan Anak dan Menantu di Kos Sukodono Sidoarjo, Lansia 71 Tahun Bertahan Hidup dari Belas Kasih Tetangga

Selama satu tahun terakhir, Mustofa, 71, menjalani hari-harinya seorang diri di sebuah kamar kos sederhana di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. 

Empat Jemaah Haji Sidoarjo Masih Dirawat di Arab Saudi, Begini Kondisinya

Empat Jemaah Haji Sidoarjo Masih Dirawat di Arab Saudi, Begini Kondisinya

Di saat ribuan jemaah haji mulai kembali ke Tanah Air, empat jemaah asal Kabupaten Sidoarjo masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka belum dapat mengikuti jadwal kepulangan karena kondisi kesehatan

Meski Tinggal di Rutan Sidoarjo, Dua Balita Anak Napi Tetap Mendapatkan Imunisasi

Meski Tinggal di Rutan Sidoarjo, Dua Balita Anak Napi Tetap Mendapatkan Imunisasi

Menjalani masa pembinaan di balik jeruji besi tak menghalangi dua balita yang tinggal bersama ibu mereka, narapidana (napi) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya di Porong, Sidoarjo, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer