Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agar pelaksanaan UHC ini semakin dipahami, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo memberikan pemahaman pada kepala puskesmas, klinik, rumah sakit, camat juga forum kepala desa se-Sidoarjo Selasa (15/6).
Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali menerangkan UHC membantu masyarakat Sidoarjo yang tidak terkaver BPJS Kesehatan. Saat ini sudah 96 persen masyarakat Kota Delta terkaver jaminan kesehatan.
Lantas, masalah baru muncul. Bagaimana jika peserta BPJS mandiri atau kepesertaan yang sebelumnya ditanggung tempat ia bekerja, namun karena pensiun tidak mampu membayar tagihan dengan biaya sendiri dan ia ingin beralih ke BPJS BPID yang dikaver pemkab?
"Kalau orang itu dalam posisi sakit maka aktif otomatis masuk dalam PBID. Sementara itu jika dia sehat, tapi ingin ikut kepesertaan PBID, boleh. Kita arahkan kepala desa untuk memberlakukan surat keterangan tidak mampu (SKTM)," urainya.
Gus Muhdlor memerintahkan petugas PKH, TKSK, SLRT di Dinas Sosial Sidoarjo bahu membahu memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mengapa? DTKS adalah salah satu cara pemkab mengurangi PBID.
"Ketika PBID dialihkan ke DTKS dan diverifikasi maka akan ditanggung pemerintah pusat. Kevalidan harus dimulai dari Dinsos, lurah, kades, RW dan RT. Semakin valid maka akan semakin banyak yang diajukan pusat. Kuota PBID digantikan warga lain batasnya 95 persen sehingga UHC bisa jalan," urainya.
Kemudian, bupati memerintahkan Dispendukcapil bersama lurah kades agar menyaring nama warga yang telah meninggal dunia lalu dikeluarkan akta kematian. "BPJS bisa mencoret lalu digantikan warga lain yang membutuhkan," perintahnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita menambahkan kepesertaan JKN di Sidoarjo 651 ribu jiwa pekerja penerima upah, PBPU atau masyarakat membayar mandiri sebanyak 300 ribu jiwa, bukan pekerja 52 ribu jiwa, PBI APBD Sidoarjo 370 ribu jiwa, 27 ribu jiwa merupakan PBI APBD Pemprov Jatim.
Sekitar 76 ribu jiwa atau empat persen dari penduduk Sidoarjo belum tercover BPJS Kesehatan ini. Mereka yang berpotensi menambah jumlah PBID diantaranya masyarakat pekerja informal, pedagang, petani, pekerja usaha mikro.
Sedangkan ada sejumlah 2500 badan usaha di Sidoarjo belum mendaftar pekerjanya ke dalam program JKN. "Ini tidak berpotensi menambah PBID. Tanggungjawab BPJS untuk memastikan kepatuhan pekerja terjamin JKN. Kami butuh dukungan pemkab," ungkapnya.
Empat persen warga yang belum tercover JKN ini bisa berobat dengan menunjukkan KTP Sidoarjo ke faskes tingkat 1 yakni puskesmas, klinik, praktik dokter pribadi. "Nanti KTP akan di cek apakah masuk JKN. Jika belum, yang bersangkutan bisa langsung didaftarkan. Jika tidak dalam keadaan darurat berobat karena sakit maka harus ada rekomendasi dari Dinsos," pungkasnya. (rpp/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



