Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu diungkapkan Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Kayan, kemarin (8/6). Politikus yang juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo itu menerangkan jika pos anggaran dari APBD Sidoarjo sebesar Rp 14 miliar per bulan yang disiapkan untuk program UHC itu sebenarnya disiapkan untuk menkaver 270 ribu peserta. “Mereka itu umumnya yang belum memiliki BPJS,” kata politikus Gerindra itu.
Menurut Kayan, bukan tidak mungkin ketika tahu bahwa BPJS kelas 3 akan dikaver pemerintah daerah, sejumlah peserta BPJS lain yang tadinya tidak ditanggung pemerintah daerah akan memilih pindah kelas. Mereka itu di antaranya adalah peserta BPJS Mandiri kelas 1 atau 2, lalu peserta BPJS yang selama ini dikaver perusahaan. “Jadi kalau mereka pindah kelas ke kelas 3, tentunya juga harus dikaver. Pastinya anggaran juga perlu ditambah,” katanya.
Kayan secara pribadi lebih sependapat jika salah satu layanan fasilitas kesehatan itu dalam bentuk jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Bukan tanpa alasan, hal itu juga karena untuk penghematan anggaran. “Kalau BPJS itu dipakai atau tidak tetap harus dibayarkan, sementara kalau jamkesda itu ketika dipakai baru diambil uangnya,” terangnya.
Dalam waktu dekat, Banggar juga akan kembali duduk bersama dengan sejumlah pihak terkait program UHC. Tujuannya juga untuk memantapkan betul implementasi program cover jaminan kesehatan itu. Di antarannya dengan pihak rumah sakit, dinas sosial, BPJS, maupun dinas kesehatan.
Diharapkan, salah satu program di bidang kesehatan itu tetap berjalan dengan baik. Tetapi dari sisi anggaran tetap bisa berjalan secara efisien. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



