alexametrics
23 C
Sidoarjo
Thursday, 26 May 2022

Komisi D Usulkan Insentif Nakes di Luar RSUD

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong ada perhatian lebih kepada tenaga kesehatan (nakes) hingga bidan desa dari Pemkab Sidoarjo di tengah pandemi Covid-19. Caranya dengan pemberian insentif secara personal maupun dukungan anggaran secara kelembagaan.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengungkapkan, saat ini yang tengah diusulkan dari DPRD Sidoarjo untuk nakes adalah insentif.

“Fokusnya nakes di luar RSUD. Karena memang belum mendapat alokasi,” katanya.

Namun, lanjut politisi PKS itu, bukan hanya soal insentif secara individu. Pihaknya juga menyarankan ada lagi apresiasi lebih yang diberikan dari pemkab kepada para garda terdepan itu.

Mekanismenya adalah dengan pemanfaatan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Selama ini BTT untuk bantuan isoman atau dapur umum. Selanjutnya juga bisa di alokasikan ke penguatan SDM nakes,” katanya.

Lebih jauh, Adit menjabarkan, penguatan SDM itu contohnya bisa dengan support anggaran secara kelembagaan. Misalnya dari para bidan desa melalui keorganisasian Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Mekanisme tersebut juga tengah dalam pembahasan bersama eksekutif.

Adit berharap di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2021 nanti sudah ada alokasi. Karena para nakes di luar RSUD juga memiliki kerentanan tinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19.

“Bidan juga bersentuhan langsung kepada masyarakat yang bisa jadi terpapar Covid-19. Bahkan mereka juga terlibat program vaksinasi,” jelasnya. (son/vga)

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong ada perhatian lebih kepada tenaga kesehatan (nakes) hingga bidan desa dari Pemkab Sidoarjo di tengah pandemi Covid-19. Caranya dengan pemberian insentif secara personal maupun dukungan anggaran secara kelembagaan.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengungkapkan, saat ini yang tengah diusulkan dari DPRD Sidoarjo untuk nakes adalah insentif.

“Fokusnya nakes di luar RSUD. Karena memang belum mendapat alokasi,” katanya.

Namun, lanjut politisi PKS itu, bukan hanya soal insentif secara individu. Pihaknya juga menyarankan ada lagi apresiasi lebih yang diberikan dari pemkab kepada para garda terdepan itu.

Mekanismenya adalah dengan pemanfaatan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Selama ini BTT untuk bantuan isoman atau dapur umum. Selanjutnya juga bisa di alokasikan ke penguatan SDM nakes,” katanya.

Lebih jauh, Adit menjabarkan, penguatan SDM itu contohnya bisa dengan support anggaran secara kelembagaan. Misalnya dari para bidan desa melalui keorganisasian Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Mekanisme tersebut juga tengah dalam pembahasan bersama eksekutif.

Adit berharap di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2021 nanti sudah ada alokasi. Karena para nakes di luar RSUD juga memiliki kerentanan tinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19.

“Bidan juga bersentuhan langsung kepada masyarakat yang bisa jadi terpapar Covid-19. Bahkan mereka juga terlibat program vaksinasi,” jelasnya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/