SIDOARJO – DPRD Sidoarjo meminta strategi pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) di bidang kesehatan bisa lebih didetailkan lagi untuk program jangka panjang. Selain untuk pengawasan, hal itu juga untuk mempermudah dalam penetapan langkah setiap tahunnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, permasalahan di bidang kesehatan itu berhubungan dengan misi bupati terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Misi itu akan dicapai melalui peningkatan pelayanan di bidang pendidikan maupun pelayanan di bidang kesehatan.
“Masing-masing strategi pencapain misi itu juga perlu dijabarkan ke sasaran yang lebih teknis,” katanya.
Politisi PAN itu mencontohkan, untuk mencapai pelayanan di bidang kesehatan salah satunya dengan memenuhi jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Di RPJMD juga perlu dijabarkan capaian pembangunan di tiap tahunnya.
“Misal tahun 2021 berapa puskesmas, kemudian tahun 2022 hingga 2026 juga ada tambahan berapa,” terangnya.
Diketahui, jumlah penduduk di Sidoarjo sudah mencapai angka 2,2 juta jiwa. Setidaknya membutuhkan 72 unit puskesmas. Saat ini baru 27 puskesmas di Sidoarjo yang beroperasi. Contoh lain adalah dalam mencapai indikator angka harapan hidup 76 tahun di 2026 nanti. Maka langkah yang akan ditempuh dalam tiap tahunnya juga perlu dijabarkan.
Bangun juga menyayangkan jika peran puskesmas ke Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) masih sangat minim. Petugas di puskesmas masih terbebani dengan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). “Padalah petugas di puskesmas juga dibutuhkan untuk turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan pencegahan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (son/vga)