alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Dinas Kesehatan Sidoarjo Berikan Pelayanan Terbaik Peserta UHC

SIDOARJO – Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan dilakukan di Pendapa Delta Wibawa, Senin (31/5). Momen tersebut menandai secara resmi program UHC, pemberian jaminan kesehatan kelas tiga bagi warga Sidoarjo yang membutuhkan, berlaku mulai 1 Juni 2021.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Tirto Adi, Kepala Dispendukcapil Reddy Kusuma dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita disaksikan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa.

Saat ini, dari jumlah 1.940.056 jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 1.863.747 jiwa atau 96,07 persen dari penduduk Kota Delta telah terkaver jaminan kesehatan. Dari jumlah itu, 646.253 jiwa masuk dalam program Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD. Kemudian sebesar 386.377 jiwa masuk dalam kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Sebanyak 381. 045 jiwa masuk kepesertaan penerima bantuan iuran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sisanya 51.983 masuk peserta bukan pekerja seperti perintis kemerdekaan dan pensiunan.

Sementara itu hanya tiga persen atau 76 ribu jiwa saja yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya agar seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan tersebut. Secara otomatis mereka masuk kepesertaan BPJS kelas tiga.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman menjelaskan jaminan kesehatan merupakan salah satu hal utama dan sangat penting sebagai bentuk kehadiran pemerintah di dalam memastikan seluruh warganya mendapat akses pelayanan kesehatan. “Dengan perjanjian kerja sama ini, per 1 Juni masyarakat yang didaftarkan pada program UHC bisa langsung aktif,” katanya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan menegaskan akan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta UHC tersebut. Tidak hanya 27 puskesmas, namun klinik yang ada di Sidoarjo ikut dilibatkan.

Sesuai standar pelayanan UHC, satu dokter maksimal melayani lima ribu pasien. “Untuk pemerataan, maka kami gandeng klinik dengan pelayanan terbaik yang ada di kecamatan-kecamatan,” tegasnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen bahwa proses pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas mulai dari RSUD sampai dengan puskesmas – puskesmas masyarakat dimudahkan. Tidak ada lagi proses yang sulit karena syaratnya hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Warga Sidoarjo tidak perlu khawatir, Kami, pemerintah hadir membantu. Mulai bulan Juni bagi warga Sidoarjo yang terdaftar di BPJS Kesehatan kelas III sudah tidak perlu lagi membayar iuran bulanan karena sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo,” terang Muhdlor.

Sementara itu peserta BPJS kesehatan kelas satu dan dua tetap membayar iuran sendiri, kecuali yang bersangkutan turun di kelas tiga maka akan masuk ditanggung pemkab Sidoarjo. Bagi peserta BPJS yang masih ada tunggakan tetap mendapatkan pelayanan di kelas 3 dan tunggakannya tetap menjadi tanggung jawab peserta dengan BPJS Kesehatan. “Peserta baru yang mendaftar di program UHC syaratnya adalah ber – KTP Sidoarjo sudah lebih dari 6 bulan,” tambahnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa mengapresiasi terwujudnya UHC di Kabupaten Sidoarjo. “Di Jawa Timur sudah 10 daerah melaksanakan UHC. Delapan di antaranya kotamadya dan dua kabupaten, salah satunya Sidoarjo,” pungkasnya. (rpp/opi)

 

SIDOARJO – Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan dilakukan di Pendapa Delta Wibawa, Senin (31/5). Momen tersebut menandai secara resmi program UHC, pemberian jaminan kesehatan kelas tiga bagi warga Sidoarjo yang membutuhkan, berlaku mulai 1 Juni 2021.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Tirto Adi, Kepala Dispendukcapil Reddy Kusuma dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita disaksikan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa.

Saat ini, dari jumlah 1.940.056 jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 1.863.747 jiwa atau 96,07 persen dari penduduk Kota Delta telah terkaver jaminan kesehatan. Dari jumlah itu, 646.253 jiwa masuk dalam program Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD. Kemudian sebesar 386.377 jiwa masuk dalam kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Sebanyak 381. 045 jiwa masuk kepesertaan penerima bantuan iuran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sisanya 51.983 masuk peserta bukan pekerja seperti perintis kemerdekaan dan pensiunan.

Sementara itu hanya tiga persen atau 76 ribu jiwa saja yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya agar seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan tersebut. Secara otomatis mereka masuk kepesertaan BPJS kelas tiga.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman menjelaskan jaminan kesehatan merupakan salah satu hal utama dan sangat penting sebagai bentuk kehadiran pemerintah di dalam memastikan seluruh warganya mendapat akses pelayanan kesehatan. “Dengan perjanjian kerja sama ini, per 1 Juni masyarakat yang didaftarkan pada program UHC bisa langsung aktif,” katanya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan menegaskan akan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta UHC tersebut. Tidak hanya 27 puskesmas, namun klinik yang ada di Sidoarjo ikut dilibatkan.

Sesuai standar pelayanan UHC, satu dokter maksimal melayani lima ribu pasien. “Untuk pemerataan, maka kami gandeng klinik dengan pelayanan terbaik yang ada di kecamatan-kecamatan,” tegasnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen bahwa proses pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas mulai dari RSUD sampai dengan puskesmas – puskesmas masyarakat dimudahkan. Tidak ada lagi proses yang sulit karena syaratnya hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Warga Sidoarjo tidak perlu khawatir, Kami, pemerintah hadir membantu. Mulai bulan Juni bagi warga Sidoarjo yang terdaftar di BPJS Kesehatan kelas III sudah tidak perlu lagi membayar iuran bulanan karena sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo,” terang Muhdlor.

Sementara itu peserta BPJS kesehatan kelas satu dan dua tetap membayar iuran sendiri, kecuali yang bersangkutan turun di kelas tiga maka akan masuk ditanggung pemkab Sidoarjo. Bagi peserta BPJS yang masih ada tunggakan tetap mendapatkan pelayanan di kelas 3 dan tunggakannya tetap menjadi tanggung jawab peserta dengan BPJS Kesehatan. “Peserta baru yang mendaftar di program UHC syaratnya adalah ber – KTP Sidoarjo sudah lebih dari 6 bulan,” tambahnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa mengapresiasi terwujudnya UHC di Kabupaten Sidoarjo. “Di Jawa Timur sudah 10 daerah melaksanakan UHC. Delapan di antaranya kotamadya dan dua kabupaten, salah satunya Sidoarjo,” pungkasnya. (rpp/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/