alexametrics
25 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Opsi Pembiayaan Non APBD Perlu Dijabarkan

SIDOARJO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo menjelaskan sejumlah program dan kegiatan yang bakal dibiayai dengan sumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dikarenakan, bisa saja tidak semua kegiatan ataupun program dibiayai oleh APBD. Alternatifnya adalah pembiayaan melalui non APBD. Misalnya saja dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Makanya kalau ada yang non APBD perlu lebih dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026,” kata Atok Ashari, anggota Fraksi PKS DPRD Sidoarjo.

Atok menambahkan, Fraksi PKS hanya ingin memaksimalkan kewenangan kontrol anggaran yang ada di DPRD. Sehingga jika pemkab akan menggunakan dana non APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan seyogyanya diketahui DPRD. “Apalagi dana itu menyangkut orang banyak. Memiliki akibat hukum terhadap aset pemda juga,” imbuhnya.

Selain KPBU, skema lain yang bisa dioptimalkan dalam operasional kegiatan pemerintahan adalah dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Sidoarjo. Mereka juga bisa diajak bekerja sama untuk mendukung program pemerintah daerah.

Sebenarnya, konsep pembiayaan non APBD dalam proyek pembangunan strategis di Sidoarjo sempat muncul. Yakni pembangunan RSUD Sidoarjo barat dengan skema KPBU. Namun, usulan itu mendapat banyak penolakan dari dewan. (son/vga)

SIDOARJO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo menjelaskan sejumlah program dan kegiatan yang bakal dibiayai dengan sumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dikarenakan, bisa saja tidak semua kegiatan ataupun program dibiayai oleh APBD. Alternatifnya adalah pembiayaan melalui non APBD. Misalnya saja dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Makanya kalau ada yang non APBD perlu lebih dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026,” kata Atok Ashari, anggota Fraksi PKS DPRD Sidoarjo.

Atok menambahkan, Fraksi PKS hanya ingin memaksimalkan kewenangan kontrol anggaran yang ada di DPRD. Sehingga jika pemkab akan menggunakan dana non APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan seyogyanya diketahui DPRD. “Apalagi dana itu menyangkut orang banyak. Memiliki akibat hukum terhadap aset pemda juga,” imbuhnya.

Selain KPBU, skema lain yang bisa dioptimalkan dalam operasional kegiatan pemerintahan adalah dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Sidoarjo. Mereka juga bisa diajak bekerja sama untuk mendukung program pemerintah daerah.

Sebenarnya, konsep pembiayaan non APBD dalam proyek pembangunan strategis di Sidoarjo sempat muncul. Yakni pembangunan RSUD Sidoarjo barat dengan skema KPBU. Namun, usulan itu mendapat banyak penolakan dari dewan. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/