alexametrics
26 C
Sidoarjo
Thursday, 26 May 2022

Banyak Yang Ilegal, Komisi A Moraturium Minimarket 6 Bulan

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mengeluarkan peringatan keras terkait persoalan minimarket di Sidoarjo, yakni moratorium. Hal itu untuk menyikapi masih banyaknya minimarket ilegal di Sidoarjo.

Peringatan keras dari wakil rakyat itu diungkapkan berdasarkan hearing bersama Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, kemarin (29/3). Termasuk perwakilan dari manajemen minimarket, juga hadir di kesempatan itu.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat mengungkapkan, langkah moraturium diambil sebagai solusi untuk menertibkan keberadaan minimarket di Sidoarjo. Pihaknya sejatinya juga telah memberi kelonggaran selama enam bulan kepada pengelola minimarket yang belum melengkapi perizinan untuk menuntaskan kewajiban.

“Jadi, ada 210 minimarket yang belum berizin itu masih boleh beroprasi, tapi harus segera melengkapi selama enam bulan. Jika setelah itu belum tuntas ya mohon maaf kalau harus tutup sendiri atau ditutup pihak yang berwajib. Kesepakatan ini juga akan disampaikan ke bupati,” kata politikus PDIP itu.

Dalam pertemuan di ruang rapat DPRD Sidoarjo itu, juga sekaligus menuntaskan persoalan selisih data keberadaan minimarket. Kabid perizinan usaha DPMPTSP Heru Prasetyo menguraikan, dalam catatanya terdapat 583 minimarket yang beroperasi di Sidoarjo. Terdiri dari 373 yang telah mengantongi izin dan 210 yang masih proses atau belum tuntas masalah perizinan.

Heru merincikan, untuk Indomaret ada 260 unit yang sudah berizin sedangkan yang berproses ada 75 unit. Untuk Alfamidi ada 33 yang berizin dan 15 yang belum. Serta untuk Alfamart ada 80 yang sudah berizin, sementara yang belum ada 120 unit.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sidoarjo, Tjarda mengungkapkan jika data yang dimiliki DPMPTSP sudah singkron dengan yang dimiliki Disperindag. “Totalnya sama kalau terkait tiga brand minimarket itu. Namun belum termasuk brand minimarket lainnya,” katanya.

Anggota DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto menambahkan, pihak manajemen minimarket juga harus lebih grget untuk menuntaskan perizinan. Karena sejatinya pihak dinas telah memberi kesempatan pengusaha untuk mengurus perizinan.

Ia juga menyayangkan jika masih banyak minimarket yang ilegal beoperasi. Contoh saja di Alfamart, total ada 120 masih proses urus perizinan. Sementara yang sudah mengantongi izin baru 80 unit. “Banyak yang ilegal dibanding legal. Kami tidak anti investor tapi ingin menertibkan. Aturan harus tetap ditegakkan,” katanya.

Menanggapi desakan moraturium itu, perwakilan manajemen Indomaret Nurhudin, mengaku akan siap untuk menuntaskan perizinan. “Kalo reguler kami siap selesai. Tapi ada franchise yang urus perizinan sendiri. Ini yang harus kami komunikasikan langsung,” katanya.

Demikian halnya Ramdani, perwakilan dari manajemen Alfamart juga akan berusaha menuntaskan perizinan. “Akan kami tuntaskan semampu kami,” tuturnya.

Termasuk dari perwakilan manajemen Alfamidi, Suyoso. “Terima kasih waktunya. Akan tuntaskan selama enam bulan,” terangnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan menambahkan, selain soal kelengkapan perizinan, pihaknya juga meminta untuk memastikan pelibatan UMKM yang boleh berjualan di minimarket. “Termasuk program CSR yang dimasukkan ke Pemkab,” terang politikus PKB itu. (son/opi)

 

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mengeluarkan peringatan keras terkait persoalan minimarket di Sidoarjo, yakni moratorium. Hal itu untuk menyikapi masih banyaknya minimarket ilegal di Sidoarjo.

Peringatan keras dari wakil rakyat itu diungkapkan berdasarkan hearing bersama Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, kemarin (29/3). Termasuk perwakilan dari manajemen minimarket, juga hadir di kesempatan itu.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat mengungkapkan, langkah moraturium diambil sebagai solusi untuk menertibkan keberadaan minimarket di Sidoarjo. Pihaknya sejatinya juga telah memberi kelonggaran selama enam bulan kepada pengelola minimarket yang belum melengkapi perizinan untuk menuntaskan kewajiban.

“Jadi, ada 210 minimarket yang belum berizin itu masih boleh beroprasi, tapi harus segera melengkapi selama enam bulan. Jika setelah itu belum tuntas ya mohon maaf kalau harus tutup sendiri atau ditutup pihak yang berwajib. Kesepakatan ini juga akan disampaikan ke bupati,” kata politikus PDIP itu.

Dalam pertemuan di ruang rapat DPRD Sidoarjo itu, juga sekaligus menuntaskan persoalan selisih data keberadaan minimarket. Kabid perizinan usaha DPMPTSP Heru Prasetyo menguraikan, dalam catatanya terdapat 583 minimarket yang beroperasi di Sidoarjo. Terdiri dari 373 yang telah mengantongi izin dan 210 yang masih proses atau belum tuntas masalah perizinan.

Heru merincikan, untuk Indomaret ada 260 unit yang sudah berizin sedangkan yang berproses ada 75 unit. Untuk Alfamidi ada 33 yang berizin dan 15 yang belum. Serta untuk Alfamart ada 80 yang sudah berizin, sementara yang belum ada 120 unit.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sidoarjo, Tjarda mengungkapkan jika data yang dimiliki DPMPTSP sudah singkron dengan yang dimiliki Disperindag. “Totalnya sama kalau terkait tiga brand minimarket itu. Namun belum termasuk brand minimarket lainnya,” katanya.

Anggota DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto menambahkan, pihak manajemen minimarket juga harus lebih grget untuk menuntaskan perizinan. Karena sejatinya pihak dinas telah memberi kesempatan pengusaha untuk mengurus perizinan.

Ia juga menyayangkan jika masih banyak minimarket yang ilegal beoperasi. Contoh saja di Alfamart, total ada 120 masih proses urus perizinan. Sementara yang sudah mengantongi izin baru 80 unit. “Banyak yang ilegal dibanding legal. Kami tidak anti investor tapi ingin menertibkan. Aturan harus tetap ditegakkan,” katanya.

Menanggapi desakan moraturium itu, perwakilan manajemen Indomaret Nurhudin, mengaku akan siap untuk menuntaskan perizinan. “Kalo reguler kami siap selesai. Tapi ada franchise yang urus perizinan sendiri. Ini yang harus kami komunikasikan langsung,” katanya.

Demikian halnya Ramdani, perwakilan dari manajemen Alfamart juga akan berusaha menuntaskan perizinan. “Akan kami tuntaskan semampu kami,” tuturnya.

Termasuk dari perwakilan manajemen Alfamidi, Suyoso. “Terima kasih waktunya. Akan tuntaskan selama enam bulan,” terangnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan menambahkan, selain soal kelengkapan perizinan, pihaknya juga meminta untuk memastikan pelibatan UMKM yang boleh berjualan di minimarket. “Termasuk program CSR yang dimasukkan ke Pemkab,” terang politikus PKB itu. (son/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/