alexametrics
24 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Pilkades Akhir Tahun Dinilai Rawan, Komisi A Ingatkan Kewajiban SPj

SIDOARJO – Persiapan pemilihan kepala desa (piklades) serentak kembali mendapat sorotan Komisi A DPRD Sidoarjo. Komisi yang membidangi pemerintahan itu meminta eksekutif segera menuntaskan teknis tahapan pilkades agar bisa menjadi pedoman.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menegaskan, konsep petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pentunjuk teknis (juknis) dalam tahapan pilkades memang perlu segera disusun. Hal itu dapat menjadi pedoman penyelenggara ataupun para calon kepala desa yang akan maju. “Itu harus segera dibuat,” katanya, Jumat (28/8).

Namun, politisi yang akrab dipanggil Gus Wawan itu juga memberikan catatan. Pelaksanaan pilkades yang rencananya digelar 20 Desember 2020 dinilai cukup rawan. Salah satunya terkait tanggung jawab desa dalam menuntaskan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Dimana bulan Desember nanti masyarakat juga disibukkan pelaksaanaan pemilihan kepala daerah. “Sangat kecil kemungkinan bisa menyelesaikan SPj dalam waktu singkat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Subandi juga mendesak eksekutif segera merubah SK Plt Bupati terkait jadwal pelaksanaan pilkades. Hal itu diperlukan untuk menjadi pedoman dasar dalam penyusunan tahapan pilkades oleh dinas terkait. “Karena Plh Bupati tidak ada kewenangan, maka harus nunggu Plt Bupati yang ditetapkan gubernur,” terangnya. (son/vga/opi)

SIDOARJO – Persiapan pemilihan kepala desa (piklades) serentak kembali mendapat sorotan Komisi A DPRD Sidoarjo. Komisi yang membidangi pemerintahan itu meminta eksekutif segera menuntaskan teknis tahapan pilkades agar bisa menjadi pedoman.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menegaskan, konsep petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pentunjuk teknis (juknis) dalam tahapan pilkades memang perlu segera disusun. Hal itu dapat menjadi pedoman penyelenggara ataupun para calon kepala desa yang akan maju. “Itu harus segera dibuat,” katanya, Jumat (28/8).

Namun, politisi yang akrab dipanggil Gus Wawan itu juga memberikan catatan. Pelaksanaan pilkades yang rencananya digelar 20 Desember 2020 dinilai cukup rawan. Salah satunya terkait tanggung jawab desa dalam menuntaskan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Dimana bulan Desember nanti masyarakat juga disibukkan pelaksaanaan pemilihan kepala daerah. “Sangat kecil kemungkinan bisa menyelesaikan SPj dalam waktu singkat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Subandi juga mendesak eksekutif segera merubah SK Plt Bupati terkait jadwal pelaksanaan pilkades. Hal itu diperlukan untuk menjadi pedoman dasar dalam penyusunan tahapan pilkades oleh dinas terkait. “Karena Plh Bupati tidak ada kewenangan, maka harus nunggu Plt Bupati yang ditetapkan gubernur,” terangnya. (son/vga/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/