alexametrics
31 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Percepat Penyusunan Perdes Aset, Komisi A Sarankan Bimtek Untuk BPD

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyarankan Pemkab bisa memberikan bimbingan khusus kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Hal itu terkait masih adanya sejumlah desa di Sidoarjo yang belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) soal pengelolaan aset.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengungkapkan, permasalahan masih adanya desa yang belum memiliki perdes aset tentu juga patut untuk menjadi perhatian. Sehingga membutuhkan solusi yang tepat terkait sejumlah kendala di lapangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Karena, instruksi pemerintah pusat agar desa memiliki kebijakan pengelolaan aset ini sudah ada dalam permendagri tahun 2016 lalu. “Harusnya tindak lanjut dari perumusan perdes ini sudah selesai dirumuskan oleh seluruh desa,” katanya.

Pria yang akrab dipanggil Gus Wawan itu menambahkan, bisa jadi kendala dalam perumusan perdes juga soal kendala teknis. Karena itu ia menyarankan adanya bimbingan kepada BPD. “Ini agar terjadi sinkronisasi pemahaman terkait pentingnya perumusan regulasi ini,” imbuhnya.

Dengan adanya bimbingan itu, BPD nantinya juga bisa lebih cepat bergerak untuk menginisiasi perumusan perdes tersebut. Tentunya saat mereka sudah mendapatkan sinkronisasi pemahaman dari pemkab.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ada 15 dari 322 desa yang belum memiliki perdes tentang pengelolaan aset desa itu. 15 desa tersebut yakni Desa Tarik, Sebani, Kalimati, Mliriprowo, Kramattemenggung di Kecamatan Tarik. Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu.

Lalu Desa Kramatjegu Kecamatan Taman. Desa Pepelegi, Ngingas dan Medaeng Kecamatan Waru. Desa Balongdowo dan Desa Gelam Kecamatan Candi. Desa Semambung Kecamatan Jabon. Desa Simogirang Kecamatan Prambon dan Desa Boro Kecamatan Tanggulangin. (son/opi)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyarankan Pemkab bisa memberikan bimbingan khusus kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Hal itu terkait masih adanya sejumlah desa di Sidoarjo yang belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) soal pengelolaan aset.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengungkapkan, permasalahan masih adanya desa yang belum memiliki perdes aset tentu juga patut untuk menjadi perhatian. Sehingga membutuhkan solusi yang tepat terkait sejumlah kendala di lapangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Karena, instruksi pemerintah pusat agar desa memiliki kebijakan pengelolaan aset ini sudah ada dalam permendagri tahun 2016 lalu. “Harusnya tindak lanjut dari perumusan perdes ini sudah selesai dirumuskan oleh seluruh desa,” katanya.

Pria yang akrab dipanggil Gus Wawan itu menambahkan, bisa jadi kendala dalam perumusan perdes juga soal kendala teknis. Karena itu ia menyarankan adanya bimbingan kepada BPD. “Ini agar terjadi sinkronisasi pemahaman terkait pentingnya perumusan regulasi ini,” imbuhnya.

Dengan adanya bimbingan itu, BPD nantinya juga bisa lebih cepat bergerak untuk menginisiasi perumusan perdes tersebut. Tentunya saat mereka sudah mendapatkan sinkronisasi pemahaman dari pemkab.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ada 15 dari 322 desa yang belum memiliki perdes tentang pengelolaan aset desa itu. 15 desa tersebut yakni Desa Tarik, Sebani, Kalimati, Mliriprowo, Kramattemenggung di Kecamatan Tarik. Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu.

Lalu Desa Kramatjegu Kecamatan Taman. Desa Pepelegi, Ngingas dan Medaeng Kecamatan Waru. Desa Balongdowo dan Desa Gelam Kecamatan Candi. Desa Semambung Kecamatan Jabon. Desa Simogirang Kecamatan Prambon dan Desa Boro Kecamatan Tanggulangin. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/