alexametrics
30 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

GTT Wadul Dewan, Awasi Seleksi PPPK

SIDOARJO – Sejumlah perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) wadul ke Komisi D DPRD Sidoarjo. Mereka meminta adanya pengawasan yang ketat terkait potensi pungutan liar dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menguraikan, dalam pertemuan itu pihaknya menerima banyak keluhan dari perwakilan GTT maupun PTT. Salah satunya adalah terkait potensi pungutan liar. “Tentu kami minta inspektorat menindak tegas jika ketemu. Dan tadi inspektorat juga mau berkomitmen,” katanya.

Politikus PKB itu meminta masyarakat agar tidak perlu ragu melapor jika mendapati pungutan liar dalam seleksi PPPK ataupun sejenisnya. Dengan laporan itu, nantinya inspektorat juga akan bekerja menelusuri dan menindak tegas oknum yang berani bermain.

Di samping soal pengawasan terhadap pungli, perwakilan GTT dan PTT juga meminta adanya perhatian khusus dalam seleksi PPPK. Utamanya kepada GTT dan PTT yang secara usia dan masa pengabdian sudah banyak. “Minta ada pertimbangan khusus, namun tentunya regulasi dan ketentuan yang harus diikuti. Karena sistem juga berlaku nasional,” sambungnya.

Dhamroni menguraikan, jumlah GTT dan PTT di Sidoarjo sendiri memang tidak sedikit. Secara kesejahteraan tentu mereka juga patut untuk mendapat perhatian. Dalam seleksi PPPK, Sidoarjo juga telah mengusulkan 2.422 kuota. Namun nanti juga tergantung penyelenggara.

Yang jelas, Komisi D juga sependapat jika Pemkab harus ikut memperhatikan kesejahteraan GTT dan PTT. Karena mereka juga cukup memiliki peranan besar dalam pendidikan di Sidoarjo. (son/vga)

SIDOARJO – Sejumlah perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) wadul ke Komisi D DPRD Sidoarjo. Mereka meminta adanya pengawasan yang ketat terkait potensi pungutan liar dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menguraikan, dalam pertemuan itu pihaknya menerima banyak keluhan dari perwakilan GTT maupun PTT. Salah satunya adalah terkait potensi pungutan liar. “Tentu kami minta inspektorat menindak tegas jika ketemu. Dan tadi inspektorat juga mau berkomitmen,” katanya.

Politikus PKB itu meminta masyarakat agar tidak perlu ragu melapor jika mendapati pungutan liar dalam seleksi PPPK ataupun sejenisnya. Dengan laporan itu, nantinya inspektorat juga akan bekerja menelusuri dan menindak tegas oknum yang berani bermain.

Di samping soal pengawasan terhadap pungli, perwakilan GTT dan PTT juga meminta adanya perhatian khusus dalam seleksi PPPK. Utamanya kepada GTT dan PTT yang secara usia dan masa pengabdian sudah banyak. “Minta ada pertimbangan khusus, namun tentunya regulasi dan ketentuan yang harus diikuti. Karena sistem juga berlaku nasional,” sambungnya.

Dhamroni menguraikan, jumlah GTT dan PTT di Sidoarjo sendiri memang tidak sedikit. Secara kesejahteraan tentu mereka juga patut untuk mendapat perhatian. Dalam seleksi PPPK, Sidoarjo juga telah mengusulkan 2.422 kuota. Namun nanti juga tergantung penyelenggara.

Yang jelas, Komisi D juga sependapat jika Pemkab harus ikut memperhatikan kesejahteraan GTT dan PTT. Karena mereka juga cukup memiliki peranan besar dalam pendidikan di Sidoarjo. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/