alexametrics
27 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Pemkab Hormati Proses Hukum Pilkades

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghormati proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlanjut ke meja hijau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sidoarjo, Mohamad Ainur Rahman meminta pada masyarakat desa terkait agar tetap menjaga kondusifitas keamanan di desa masing-masing.

“Proses di pengadilan, agar berjalan sebagaimana mestinya. Kami menghormati proses tersebut,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat sengketa Pilkades antara Forkopimka dan Pemkab Sidoarjo Senin (25/1).

Bahwa saat pelaksanaan Pilkades 20 Desember 2020 lalu, selain dua desa di Kecamatan Sukodono yakni Pademonegoro dan Pekarungan. Ada satu desa lagi yang mengajukan gugatan pelaksanaan Pilkades. Yakni Desa Pabean Kecamatan Sedati.

Camat Sedati Abu Dardak menjelaskan laporan gugatan tersebut hanya sampai ke Bupati. “Telah kami mediasi. Pihak yang melapor bisa menerima hasil klarifikasi adanya politik uang. Selesai dengan damai,” ungkapnya.

Sementara itu proses hukum di pengadilan dari pelaksanaan Pilkades di Pademonegoro dan Pekarungan tetap berjalan.

Pelapor dugaan politik uang di Desa Pekarungan melaporkan empat orang. Yakni A dan suaminya, sebagai pihak penyebar dan sumber dana politik uang, BPD dan Bupati Sidoarjo.

Dari hasil dengar pendapat tersebut, pihak yang dilaporkan disarankan meminta bantuan kuasa hukum dari jaksa di pengadilan. Sementara untuk bupati pendampingan diberikan bagian hukum Setda Sidoarjo.

Plt Camat Sukodono Mokhamad Makhmud menjelaskan sebagaimana yang telah diklarifikasi, pelaku pembagian uang tersebut melakukan atas inisiatif sendiri. Sumber dananya pun didapat dari sang suami.

“Bukan berasal dari pihak calon mana pun. Subyektif. Tetapi proses dugaan politik uang terus berlanjut hingga ke PN Sidoarjo. Pihak Polsek Sukodono pun tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini,” jelasnya.

Makhmud menegaskan sesuai keputusan pemkab bahwa Forkopimka Sukodono menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan. (rpp/nis)

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghormati proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlanjut ke meja hijau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sidoarjo, Mohamad Ainur Rahman meminta pada masyarakat desa terkait agar tetap menjaga kondusifitas keamanan di desa masing-masing.

“Proses di pengadilan, agar berjalan sebagaimana mestinya. Kami menghormati proses tersebut,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat sengketa Pilkades antara Forkopimka dan Pemkab Sidoarjo Senin (25/1).

Bahwa saat pelaksanaan Pilkades 20 Desember 2020 lalu, selain dua desa di Kecamatan Sukodono yakni Pademonegoro dan Pekarungan. Ada satu desa lagi yang mengajukan gugatan pelaksanaan Pilkades. Yakni Desa Pabean Kecamatan Sedati.

Camat Sedati Abu Dardak menjelaskan laporan gugatan tersebut hanya sampai ke Bupati. “Telah kami mediasi. Pihak yang melapor bisa menerima hasil klarifikasi adanya politik uang. Selesai dengan damai,” ungkapnya.

Sementara itu proses hukum di pengadilan dari pelaksanaan Pilkades di Pademonegoro dan Pekarungan tetap berjalan.

Pelapor dugaan politik uang di Desa Pekarungan melaporkan empat orang. Yakni A dan suaminya, sebagai pihak penyebar dan sumber dana politik uang, BPD dan Bupati Sidoarjo.

Dari hasil dengar pendapat tersebut, pihak yang dilaporkan disarankan meminta bantuan kuasa hukum dari jaksa di pengadilan. Sementara untuk bupati pendampingan diberikan bagian hukum Setda Sidoarjo.

Plt Camat Sukodono Mokhamad Makhmud menjelaskan sebagaimana yang telah diklarifikasi, pelaku pembagian uang tersebut melakukan atas inisiatif sendiri. Sumber dananya pun didapat dari sang suami.

“Bukan berasal dari pihak calon mana pun. Subyektif. Tetapi proses dugaan politik uang terus berlanjut hingga ke PN Sidoarjo. Pihak Polsek Sukodono pun tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini,” jelasnya.

Makhmud menegaskan sesuai keputusan pemkab bahwa Forkopimka Sukodono menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan. (rpp/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/