alexametrics
29 C
Sidoarjo
Saturday, 21 May 2022

Gedung Terpadu Gabungkan Fungsi Pemerintahan dan Layanan Publik

SIDOARJO – Pembangunan gedung terpadu 7 lantai milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih berlanjut. Pembangunan gedung di selatan alun-alun Sidoarjo itu juga tengah memasuki tahap lelang perencanaan dengan nilai anggaran Rp 4,7 miliar.

Guna merealisasikan, pembangunan gedung terpadu itu juga bakal mendapat kucuran dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. “Yang diusulkan Rp 140 miliar, ini masih dalam pembahasan bersama tim anggaran,” kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo.

Di lain pihak, Arif Mulyono, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan jika gedung itu bakal ditempati sejumlah pelayanan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fungsi penunjang jalannya pemerintahan.

Rencananya, di lantai satu bakal dimaksimalkan untuk fungsi pelayanan publik layaknya Mall Pelayanan Publik (MPP). “Karena lokasi strategis jadi masyarakat bisa mudah untuk mengakses,” katanya.

Masih dalam rencana, untuk lantai 2 dan 3 nanti bakal ditempati OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik. Seperti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Lalu untuk lantai 4 akan ditempati fungsi penunjang pemerintahan. Yakni : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Biar enak urusan keuangan dan perencanaan jadi satu,” kata Arif

Kemudian, lanjut Arif, lantai 5 akan ditempati fungsi pengawasan. Yakni Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Baru di lantai 6 akan ditempati Sekretaris Daerah bersama Asisten dan diatas untuk pimpinan daerah. “Yang jelas akan didekatkan sejumlah fungsi tersebut, untuk pasti lantainya nanti juga akan konsultasi dengan ahlinya,” katanya.

Arif juga menerangkan, pasca perpindahan sejumlah OPD ke gedung terpadu tentu gedung lama yang ditinggalkan juga tidak dibiarkan kosong.

Beberapa kantor OPD yang kurang maksimal tentu akan dipindahkan ke sejumlah kantor yang dipindahkan itu. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Keluarga Berencana akan dipisah. (son/opi)

 

SIDOARJO – Pembangunan gedung terpadu 7 lantai milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih berlanjut. Pembangunan gedung di selatan alun-alun Sidoarjo itu juga tengah memasuki tahap lelang perencanaan dengan nilai anggaran Rp 4,7 miliar.

Guna merealisasikan, pembangunan gedung terpadu itu juga bakal mendapat kucuran dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. “Yang diusulkan Rp 140 miliar, ini masih dalam pembahasan bersama tim anggaran,” kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo.

Di lain pihak, Arif Mulyono, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan jika gedung itu bakal ditempati sejumlah pelayanan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fungsi penunjang jalannya pemerintahan.

Rencananya, di lantai satu bakal dimaksimalkan untuk fungsi pelayanan publik layaknya Mall Pelayanan Publik (MPP). “Karena lokasi strategis jadi masyarakat bisa mudah untuk mengakses,” katanya.

Masih dalam rencana, untuk lantai 2 dan 3 nanti bakal ditempati OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik. Seperti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Lalu untuk lantai 4 akan ditempati fungsi penunjang pemerintahan. Yakni : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Biar enak urusan keuangan dan perencanaan jadi satu,” kata Arif

Kemudian, lanjut Arif, lantai 5 akan ditempati fungsi pengawasan. Yakni Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Baru di lantai 6 akan ditempati Sekretaris Daerah bersama Asisten dan diatas untuk pimpinan daerah. “Yang jelas akan didekatkan sejumlah fungsi tersebut, untuk pasti lantainya nanti juga akan konsultasi dengan ahlinya,” katanya.

Arif juga menerangkan, pasca perpindahan sejumlah OPD ke gedung terpadu tentu gedung lama yang ditinggalkan juga tidak dibiarkan kosong.

Beberapa kantor OPD yang kurang maksimal tentu akan dipindahkan ke sejumlah kantor yang dipindahkan itu. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Keluarga Berencana akan dipisah. (son/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/