alexametrics
24 C
Sidoarjo
Wednesday, 17 August 2022

Fraksi Berikan Enam Rekomendasi untuk Pertanggungjawaban APBD 2021

SIDOARJO – Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 sudah tuntas. Selasa (21/6) rapat paripurna digelar untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo.

Ada enam rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan APBD tahun ini.
Mewakili seluruh fraksi, juru bicara fraksi PDIP Sudjalil mengatakan, realisasi pendapatan pada tahun lalu sudah baik. Sedangkan capaian belanjanya perlu ditingkatkan lagi.

Enam rekomendasi yang diberikan adalah terkait potensi defisit anggaran pada tahun ini. Pemkab perlu melakukan upaya antisipasi yang terukur dan terencana.

Rekomendasi kedua adalah mengenai banyaknya potensi OPD yang perlu lebih digali lagi. Pihaknya mengapresiasi OPD yang mampu menuntaskan target yang diberikan selama setahun. ”Sedangkan yang belum mencapai target perlu digali lagi,” katanya.

Ketiga, fraksi-fraksi melihat masih banyaknya kekosongan jabatan dalam setahun terakhir. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Menurut dia hal tersebut menyebabkan pelayanan ke masyarakat tidak maksimal.
Keempat, rekomendasi yang diberikan menyangkut rencana pembangunan depo arsip yang belum juga terlaksana. Padahal dalam perda nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan disampaikan bahwa lembaga kearsipan daerah wajib memiliki depo arsip maksimal 2 tahun setelah perda disahkan.

Selanjutnya, fraksi-fraksi menilai perlu ada penambahan SMP negeri. Sebab jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah SD negeri. Sehingga sering menyebabkan masalah ketika PPDB.
Rekomendasi terakhir adalah tentang kegiatan pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah pascapandemi. Terutama di sektor pariwisata. ”Apalagi wisata kuliner di Sidoarjo banyak digemari,” ujarnya.
Sudjalil berharap semua rekomendasi tersebut bisa mendapatkan respon yang baik dari pemerintah. Sehingga pelaksanaan anggaran tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. (nis/vga)

SIDOARJO – Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 sudah tuntas. Selasa (21/6) rapat paripurna digelar untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo.

Ada enam rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan APBD tahun ini.
Mewakili seluruh fraksi, juru bicara fraksi PDIP Sudjalil mengatakan, realisasi pendapatan pada tahun lalu sudah baik. Sedangkan capaian belanjanya perlu ditingkatkan lagi.

Enam rekomendasi yang diberikan adalah terkait potensi defisit anggaran pada tahun ini. Pemkab perlu melakukan upaya antisipasi yang terukur dan terencana.

Rekomendasi kedua adalah mengenai banyaknya potensi OPD yang perlu lebih digali lagi. Pihaknya mengapresiasi OPD yang mampu menuntaskan target yang diberikan selama setahun. ”Sedangkan yang belum mencapai target perlu digali lagi,” katanya.

Ketiga, fraksi-fraksi melihat masih banyaknya kekosongan jabatan dalam setahun terakhir. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Menurut dia hal tersebut menyebabkan pelayanan ke masyarakat tidak maksimal.
Keempat, rekomendasi yang diberikan menyangkut rencana pembangunan depo arsip yang belum juga terlaksana. Padahal dalam perda nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan disampaikan bahwa lembaga kearsipan daerah wajib memiliki depo arsip maksimal 2 tahun setelah perda disahkan.

Selanjutnya, fraksi-fraksi menilai perlu ada penambahan SMP negeri. Sebab jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah SD negeri. Sehingga sering menyebabkan masalah ketika PPDB.
Rekomendasi terakhir adalah tentang kegiatan pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah pascapandemi. Terutama di sektor pariwisata. ”Apalagi wisata kuliner di Sidoarjo banyak digemari,” ujarnya.
Sudjalil berharap semua rekomendasi tersebut bisa mendapatkan respon yang baik dari pemerintah. Sehingga pelaksanaan anggaran tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/