SIDOARJO – Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo masih rendah. Belum mencapai separonya. Padahal, tahun 2021 sudah memasuki triwulan ketiga.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Jaka Suma Aji menjelaskan, total anggaran Pemkab Sidoarjo Rp 5,343 triliun.
Per 15 September serapan anggaran sementara terealisasi 45,90 persen atau Rp 2,452 triliun.
“Sangat rendah. Perbandingan serapan anggaran per 15 September 2020 yakni 49,60 persen,” jelasnya, Minggu (19/9).
Jaka menyebutkan, OPD serapan anggaran tertinggi dipegang oleh Dinas Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), dan Satpol PP Sidoarjo.
Sedangkan, OPD serapan anggaran terendah yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA).
“Beberapa rencana proyek harus ada yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan pengerjaan proyek fisik terhambat. Proses penyerapannya sedikit lambat,” urainya.
Di tingkat kecamatan serapan anggaran tertinggi yakni di Gedangan, Sedati, dan Taman. Kecamatan serapan anggaran terendah ada di Balongbendo, Waru, Sukodono.
“Kondisi tersebut menyebabkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Sidoarjo sekarang Rp 1,348 triliun,” ungkapnya.
Menjelang akhir 2021, BPKAD Sidoarjo mengimbau agar OPD bisa menggenjot serapan anggaran mereka. Pihaknya terus berkoordinasi dengan OPD dan berharap SILPA di Kota Delta harus bisa ditekan setiap tahun.
Seperti diketahui, SILPA Sidoarjo dari tahun 2013 terus meningkat. Pada 2013 SILPA sebesar Rp 534 miliar, 2014 Rp 714,5 miliar dan 2015 Rp 574 miliar. Pada 2016 Rp 583 miliar, 2017 Rp 883 miliar dan 2018 Rp 1,028 triliun. (rpp/vga)
