alexametrics
27 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Gaji Satpol PP Perlu Disetarakan dengan UMK

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo ikut memberi perhatian kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo. Dewan meminta andanya kesetaraan gaji dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi petugas penegak perda itu.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat menjabarkan, saat ini DPRD tengah membahas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Dalam kesempatan itu, Komisi A juga berkesempatan memberikan sejumlah rekomendasi progam yang patut untuk mendapat alokasi anggaran.

Khususnya di bidang pemerintahan, Komisi A merekomendasikan agar ada penyetaraan gaji bagi pegawai Satpol PP. “Tepatnya gaji pegawai Satpol PP Non Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.

Dari data yang didapat, anggota petugas penegak perda itu saat ini gajinya sekitar Rp 2,2 juta ditambah uang makan Rp 400 ribu. “Jika kepotong BPJS dan sejenisnya, mereka terima bersih Rp 2,4 juta,” imbuhnya.

Menurut Dayat, sapaan akrab Choirul Hidayat, Satpol PP juga memiliki peranan besar dalam jalannya roda pemerintahan. Mereka menjadi petugas terdepan dalam penegaakan perda yang ada di Sidoarjo.

Pekerjaannya mulai dari terlibat pengamanan, penertiban masyarakat, hingga kadang harus terlibat ricuh dengan warga dan masa demonstrasi. “Mereka berhak mendapat gaji setara dengan UMK Sidoarjo,” tuturnya.

Saat ini UMK Kabupaten Sidoarjo ada di Rp 4,193 juta. Paling tidak gaji anggota Satpol PP itu bisa setara atau mendekati dengan UMK yang telah ditetapkan itu. (son/opi)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo ikut memberi perhatian kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo. Dewan meminta andanya kesetaraan gaji dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi petugas penegak perda itu.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat menjabarkan, saat ini DPRD tengah membahas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Dalam kesempatan itu, Komisi A juga berkesempatan memberikan sejumlah rekomendasi progam yang patut untuk mendapat alokasi anggaran.

Khususnya di bidang pemerintahan, Komisi A merekomendasikan agar ada penyetaraan gaji bagi pegawai Satpol PP. “Tepatnya gaji pegawai Satpol PP Non Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.

Dari data yang didapat, anggota petugas penegak perda itu saat ini gajinya sekitar Rp 2,2 juta ditambah uang makan Rp 400 ribu. “Jika kepotong BPJS dan sejenisnya, mereka terima bersih Rp 2,4 juta,” imbuhnya.

Menurut Dayat, sapaan akrab Choirul Hidayat, Satpol PP juga memiliki peranan besar dalam jalannya roda pemerintahan. Mereka menjadi petugas terdepan dalam penegaakan perda yang ada di Sidoarjo.

Pekerjaannya mulai dari terlibat pengamanan, penertiban masyarakat, hingga kadang harus terlibat ricuh dengan warga dan masa demonstrasi. “Mereka berhak mendapat gaji setara dengan UMK Sidoarjo,” tuturnya.

Saat ini UMK Kabupaten Sidoarjo ada di Rp 4,193 juta. Paling tidak gaji anggota Satpol PP itu bisa setara atau mendekati dengan UMK yang telah ditetapkan itu. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/