alexametrics
26 C
Sidoarjo
Tuesday, 17 May 2022

Bawaslu Tertibkan Stiker Paslon di Angkot

SIDOARJO – Moda transportasi angkutan kota (angkot) tidak luput menjadi sasaran penertiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo. Tujuannya tetap untuk menciptakan kondusifitas dan ketertiban selama masa kampanye pilkada Sidoarjo.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid. Dia mengatakan dalam penertiban gambar paslon di angkot tersebut, pihaknya bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. “Di aturan (PKPU, Red) memang tidak ada yang mengatur itu. Tapi untuk undang-undang lain yang mengatur angkot itu kan ada aturan yang tidak boleh menutup pandangan dari luar ke dalam,” kata Haidar.

Terkait mobil branding paslon sendiri, Haidar mengaku sudah ada kesepakatan antara penyelenggara pemilu dan pihak paslon. Jumlahnya pun menurutnya dibatasi tiap paslonnya. “Kesepakatannya itu, mobil branding yang diperbolehkan se-Kabupaten hanya 500 unit tiap paslon,” ucapnya.

Lebih lanjut, Haidar mengaku sebenarnya pihaknya beberapa waktu lalu sudah akan melakukan penertiban pada angkot yang ditempeli gambar paslon di kaca belakangnya. Namun ketika akan ditertibkan, justru angkot-angkot tersebut tidak ada yang beroperasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo M.Bahrul Amig meminta agar ada ketegasan dari Bawaslu Sidoarjo dalam melakukan penindakan pada gambar-gambar paslon di angkot tersebut. Sebab, dari kesepakatan bersama yang dihasilkan oleh pihak Bawaslu dan Tim Paslon sudah jelas. Angkot atau plat kuning tidak boleh dijadikan mobil branding.

Hal itu tertuang dalam kesepakatan di romawi II poin kelima disebutkan, branding mobil tidak dapat digunakan pada mobil umum/angkot (plat kuning) karena tidak sesuai dengan etika, estetika, dan keindahan kota. “Pola koordinasinya Bawaslu harus mengambil tindakan. Kalau kami yang melakukan atau bertindak tanpa ada inisiatif dari Bawaslu ya salah. Karena yang punya kewenangan ini Bawaslu,” kata Amig.

Sejauh ini, lanjut Amig, belum pernah ada angkot yang berstiker paslon di kaca belakangnya memasuki tempat pengurusan uji KIR. Sehingga dirinya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Terlebih kewenangan untuk menindak hal tersebut berada pada Bawaslu. (son/opi)

SIDOARJO – Moda transportasi angkutan kota (angkot) tidak luput menjadi sasaran penertiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo. Tujuannya tetap untuk menciptakan kondusifitas dan ketertiban selama masa kampanye pilkada Sidoarjo.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid. Dia mengatakan dalam penertiban gambar paslon di angkot tersebut, pihaknya bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. “Di aturan (PKPU, Red) memang tidak ada yang mengatur itu. Tapi untuk undang-undang lain yang mengatur angkot itu kan ada aturan yang tidak boleh menutup pandangan dari luar ke dalam,” kata Haidar.

Terkait mobil branding paslon sendiri, Haidar mengaku sudah ada kesepakatan antara penyelenggara pemilu dan pihak paslon. Jumlahnya pun menurutnya dibatasi tiap paslonnya. “Kesepakatannya itu, mobil branding yang diperbolehkan se-Kabupaten hanya 500 unit tiap paslon,” ucapnya.

Lebih lanjut, Haidar mengaku sebenarnya pihaknya beberapa waktu lalu sudah akan melakukan penertiban pada angkot yang ditempeli gambar paslon di kaca belakangnya. Namun ketika akan ditertibkan, justru angkot-angkot tersebut tidak ada yang beroperasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo M.Bahrul Amig meminta agar ada ketegasan dari Bawaslu Sidoarjo dalam melakukan penindakan pada gambar-gambar paslon di angkot tersebut. Sebab, dari kesepakatan bersama yang dihasilkan oleh pihak Bawaslu dan Tim Paslon sudah jelas. Angkot atau plat kuning tidak boleh dijadikan mobil branding.

Hal itu tertuang dalam kesepakatan di romawi II poin kelima disebutkan, branding mobil tidak dapat digunakan pada mobil umum/angkot (plat kuning) karena tidak sesuai dengan etika, estetika, dan keindahan kota. “Pola koordinasinya Bawaslu harus mengambil tindakan. Kalau kami yang melakukan atau bertindak tanpa ada inisiatif dari Bawaslu ya salah. Karena yang punya kewenangan ini Bawaslu,” kata Amig.

Sejauh ini, lanjut Amig, belum pernah ada angkot yang berstiker paslon di kaca belakangnya memasuki tempat pengurusan uji KIR. Sehingga dirinya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Terlebih kewenangan untuk menindak hal tersebut berada pada Bawaslu. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/