alexametrics
26 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

Bawaslu Pelototi Pemasangan APK Paslon

SIDOARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo akan terus gencar menertibkan sejumlah pelanggaran dalam Pilkada Sidoarjo 2020. Pekan depan, Bawaslu akan mulai fokus untuk memetani Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai penempatannya.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mencontohkan, salah satu kekeliruan penempatan APK itu di antaranya dipaku atau dipasang di pohon. “Tentu hal itu sangat tidak dibenarkan, sehingga bakal ditertibkan Bawaslu,” katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), beberapa tempat lain yang dilarang untuk dipasang APK adalah tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan sarana dan prasaran publik.

Sebelumnya, lanjut Agung, Bawaslu juga telah melakukan penertiban APK di sejumlah titik di Sidoarjo. Pada penertiban itu Bawaslu masih fokus pada APK spanduk, baliho paslon tunggal atau tokoh yang ingin maju pilkada namun tidak mendapat rekom partai. Sedikitnya ada sekitar 900 APK telah diturunkan. “Itu jumlah seluruh Sidoarjo, walaupun sebenarnya masih ada yang tertinggal,” imbuh Agung.

Secara berkala, Bawaslu juga telah melakukan evaluasi pengawasan pelaksanaan kampanye oleh tiga paslon Pilkada Sidoarjo. Dari ketiga paslon, ada beberapa jenis pelanggaran yang masih menonjol. Yakni pelanggaran soal surat pemberitahuan ke polisi, pelanggaran protokol kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. “Untuk pelanggaran protokol kesehatan, trendnya sudah menurun,” imbuhnya. (son/vga)

 

SIDOARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo akan terus gencar menertibkan sejumlah pelanggaran dalam Pilkada Sidoarjo 2020. Pekan depan, Bawaslu akan mulai fokus untuk memetani Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai penempatannya.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mencontohkan, salah satu kekeliruan penempatan APK itu di antaranya dipaku atau dipasang di pohon. “Tentu hal itu sangat tidak dibenarkan, sehingga bakal ditertibkan Bawaslu,” katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), beberapa tempat lain yang dilarang untuk dipasang APK adalah tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan sarana dan prasaran publik.

Sebelumnya, lanjut Agung, Bawaslu juga telah melakukan penertiban APK di sejumlah titik di Sidoarjo. Pada penertiban itu Bawaslu masih fokus pada APK spanduk, baliho paslon tunggal atau tokoh yang ingin maju pilkada namun tidak mendapat rekom partai. Sedikitnya ada sekitar 900 APK telah diturunkan. “Itu jumlah seluruh Sidoarjo, walaupun sebenarnya masih ada yang tertinggal,” imbuh Agung.

Secara berkala, Bawaslu juga telah melakukan evaluasi pengawasan pelaksanaan kampanye oleh tiga paslon Pilkada Sidoarjo. Dari ketiga paslon, ada beberapa jenis pelanggaran yang masih menonjol. Yakni pelanggaran soal surat pemberitahuan ke polisi, pelanggaran protokol kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. “Untuk pelanggaran protokol kesehatan, trendnya sudah menurun,” imbuhnya. (son/vga)

 

Most Read

Berita Terbaru


/