alexametrics
27 C
Sidoarjo
Saturday, 21 May 2022

Legislator Respons Keinginan Gus Muhdlor Tunda Gedung 8 Lantai

SIDOARJO – Bupati terpilih Achmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) meminta pembangunan gedung terpadu delapan lantai untuk ditangguhkan. Hal itu mendapat respons dari berbagai fraksi di DPRD Sidoarjo.

Warih Andono, misalnya. Politikus Partai Golkar itu kurang sependapat dengan wacana yang diungkapkan Gus Muhdlor. Menurutnya, rencana pembangunan gedung yang ada di selatan alun – alun Sidoarjo itu telah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. “Sementara Perda APBD merupakan produk hukum bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Pria yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo itu menambahkan, memang sebagai bupati terpilih memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan sejumlah visi – misi kampanye. Namun, kepentingan itu dapat disinkronkan pada pembahasan APBD 2022 atau P-APBD 2021. “Jadi belum waktunya lah. Produk hukum APBD 2021 sebaiknya dijalankan dulu,” tuturnya.

Melihat soal kebutuhan infrastruktur lain, lanjut Warih, di APBD 2021 juga sudah ada alokasi. Misalnya perbaikan jalan ataupun pembangunan RSUD Sidoarjo Barat.

Pendapat berbeda diungkapkan anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PKS, Aditya Nindyatman. Pihaknya justru mengapresiasi sikap bupati terpilih itu. “Keinginan itu memang sejalan dan menjadi pemikiran fraksi PKS DPRD kabupaten Sidoarjo saat pengambilan keputusan KUA PPAS 2021 lalu,” katanya.

Adit menambahkan, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh pihak agar lebih memprioritaskan tiga aspek anggaran yang menjadi kebutuhan mendesak saat negara masih dalam situasi pandemi. Yakni pembangunan infrastruktur kesehatan baik promotif preventif sampai kuratif, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Kemudian, Bangun Winarso, politikus PAN menilai jika keinginan bupati terpilih itu bukan menjadi persoalan. “Ya tidak apa-apa, itu hak untuk menyesuaikan visi misi,” katanya.

Menurut Bangun, keinginan Gus Muhdlor menangguhkan pembangunan gedung terpadu merupakan langkah yang memikirkan kebutuhan prioritas di Sidoarjo. Saat ini, sejumlah infrastruktur lain di Sidoarjo juga banyak yang memerlukan sentuhan. Misalnya saja perbaikan jalan. “Namun sebelum ada perubahan, anggaran masih tetap ada di 2021. Perubahan bisa di P-APBD 2021. Dan akan dibahas lagi dengan legislatif,” pungkasnya. (son/opi)

SIDOARJO – Bupati terpilih Achmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) meminta pembangunan gedung terpadu delapan lantai untuk ditangguhkan. Hal itu mendapat respons dari berbagai fraksi di DPRD Sidoarjo.

Warih Andono, misalnya. Politikus Partai Golkar itu kurang sependapat dengan wacana yang diungkapkan Gus Muhdlor. Menurutnya, rencana pembangunan gedung yang ada di selatan alun – alun Sidoarjo itu telah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. “Sementara Perda APBD merupakan produk hukum bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Pria yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo itu menambahkan, memang sebagai bupati terpilih memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan sejumlah visi – misi kampanye. Namun, kepentingan itu dapat disinkronkan pada pembahasan APBD 2022 atau P-APBD 2021. “Jadi belum waktunya lah. Produk hukum APBD 2021 sebaiknya dijalankan dulu,” tuturnya.

Melihat soal kebutuhan infrastruktur lain, lanjut Warih, di APBD 2021 juga sudah ada alokasi. Misalnya perbaikan jalan ataupun pembangunan RSUD Sidoarjo Barat.

Pendapat berbeda diungkapkan anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PKS, Aditya Nindyatman. Pihaknya justru mengapresiasi sikap bupati terpilih itu. “Keinginan itu memang sejalan dan menjadi pemikiran fraksi PKS DPRD kabupaten Sidoarjo saat pengambilan keputusan KUA PPAS 2021 lalu,” katanya.

Adit menambahkan, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh pihak agar lebih memprioritaskan tiga aspek anggaran yang menjadi kebutuhan mendesak saat negara masih dalam situasi pandemi. Yakni pembangunan infrastruktur kesehatan baik promotif preventif sampai kuratif, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Kemudian, Bangun Winarso, politikus PAN menilai jika keinginan bupati terpilih itu bukan menjadi persoalan. “Ya tidak apa-apa, itu hak untuk menyesuaikan visi misi,” katanya.

Menurut Bangun, keinginan Gus Muhdlor menangguhkan pembangunan gedung terpadu merupakan langkah yang memikirkan kebutuhan prioritas di Sidoarjo. Saat ini, sejumlah infrastruktur lain di Sidoarjo juga banyak yang memerlukan sentuhan. Misalnya saja perbaikan jalan. “Namun sebelum ada perubahan, anggaran masih tetap ada di 2021. Perubahan bisa di P-APBD 2021. Dan akan dibahas lagi dengan legislatif,” pungkasnya. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/