alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Dewan Minta Kepastian Jadwal Pilkades Serentak

SIDOARJO – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Sidoarjo masih simpang siur. Pemkab Sidoarjo masih belum bisa mengambil sikap karena kepemimpinan masih dijabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, dirinya berharap pilkades dapat tetap dilaksanakan pada tahun ini. Dikarenakan, jika ada kemunduran maka harus mengubah peraturan daerah (perda). “Karena itu harus tahun ini dilaksanakan pilkades,” ujarnya.

Usman berpendapat jika pilkades masih memungkinkan dilaksanakan di tahun 2020. Syaratnya pihak pelaksana harus menuntaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di setiap tahapan yang ada dengan matang. “Sehingga ketika ada Pj bupati sudah dikirim tinggal langsung teken,” sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menegaskan, jika pelaksanaan pilkades di akhir tahun tentu memiliki risiko. Pemkab Sidoarjo memiliki kebijakan jika batas akhir penyerapan anggaran pada 19 Desember. Karena batasan akhir tersebut berkaitan dengan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) di akhir tahun. “Kalau pilkades 20 Desember, mungkinkah SPj-nya bisa tuntas. Karena 24 Desember masuk cuti bersama sampai akhir tahun,” terangnya.

Politisi yang akrab disapa Wawan itu menambahkan, jika tetap 20 Desember, maka tahapan pilkades itu berjalan di tengah hiruk pikuk pilkada menuju pencoblosan. “Itu sangat sulit dilakukan,” ucapnya. (son/vga)

SIDOARJO – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Sidoarjo masih simpang siur. Pemkab Sidoarjo masih belum bisa mengambil sikap karena kepemimpinan masih dijabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, dirinya berharap pilkades dapat tetap dilaksanakan pada tahun ini. Dikarenakan, jika ada kemunduran maka harus mengubah peraturan daerah (perda). “Karena itu harus tahun ini dilaksanakan pilkades,” ujarnya.

Usman berpendapat jika pilkades masih memungkinkan dilaksanakan di tahun 2020. Syaratnya pihak pelaksana harus menuntaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di setiap tahapan yang ada dengan matang. “Sehingga ketika ada Pj bupati sudah dikirim tinggal langsung teken,” sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menegaskan, jika pelaksanaan pilkades di akhir tahun tentu memiliki risiko. Pemkab Sidoarjo memiliki kebijakan jika batas akhir penyerapan anggaran pada 19 Desember. Karena batasan akhir tersebut berkaitan dengan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) di akhir tahun. “Kalau pilkades 20 Desember, mungkinkah SPj-nya bisa tuntas. Karena 24 Desember masuk cuti bersama sampai akhir tahun,” terangnya.

Politisi yang akrab disapa Wawan itu menambahkan, jika tetap 20 Desember, maka tahapan pilkades itu berjalan di tengah hiruk pikuk pilkada menuju pencoblosan. “Itu sangat sulit dilakukan,” ucapnya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/