alexametrics
30 C
Sidoarjo
Saturday, 21 May 2022

Pilkades Prasung Disarankan Digelar Tahun 2022

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyarankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Prasung, Buduran dilaksanakan tahun 2022. Hal itu di ungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD, Warih Andono, Selasa (4/5).

Politikus Golkar itu menguraikan, usulan itu juga disampaikannya dalam rapat terkait Pilkades Prasung yang juga baru digelar, Selasa (4/5). Rapat bersama perwakilan BPD sekaligus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) itu juga menindaklanjuti usai turunnya putusan mahkamah terkait gugatan di Pilkades Prasung tersebut. “Gugatan dimenangkan cakades Nasrulloh. Jadi ia berhak ditetapkan sebagai cakades,” katanya.

Berdasarkan keputusan pengadilan itu, lanjut Warih, maka Pilkades juga harus dilaksanakan. Artinya bakal ada tiga calon di Pilkades Prasung karena Nasrulloh memenangkan gugatan.

Namun selaku Komisi A, Warih menyarankan jika Pilkades Desa Prasung sebaiknya dilaksanakan di tahun 2022. Ada sejumlah pertimbangan, pertama adalah karena soal ketersediaan anggaran. “Anggaran di BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sudah dikembalikan ke kas daerah. Dan menjadi silpa. Sehingga ketersediaan anggaran di desa tidak ada,” terangnya.

Jikapun, lanjut Warih, diajukan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) belum tentu juga mendapat persetujuan. Karena itu akan lebih bagus jika dilaksanalan di 2022.

Warih menambahkan, pertimbangan kedua adalah merujuk peraturan daerah dimana pelaksanaan pilkades itu 2 tahunan. Tahun 2021 ini tentunya tidak sesuai dengan regulasi. Dan yang pas adalah di tahun 2022. “Jadi penetapan bisa dilakukan tahun ini. Tapi pilkadesnya tetap tahun 2022,” pungkasnya. (son/opi)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyarankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Prasung, Buduran dilaksanakan tahun 2022. Hal itu di ungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD, Warih Andono, Selasa (4/5).

Politikus Golkar itu menguraikan, usulan itu juga disampaikannya dalam rapat terkait Pilkades Prasung yang juga baru digelar, Selasa (4/5). Rapat bersama perwakilan BPD sekaligus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) itu juga menindaklanjuti usai turunnya putusan mahkamah terkait gugatan di Pilkades Prasung tersebut. “Gugatan dimenangkan cakades Nasrulloh. Jadi ia berhak ditetapkan sebagai cakades,” katanya.

Berdasarkan keputusan pengadilan itu, lanjut Warih, maka Pilkades juga harus dilaksanakan. Artinya bakal ada tiga calon di Pilkades Prasung karena Nasrulloh memenangkan gugatan.

Namun selaku Komisi A, Warih menyarankan jika Pilkades Desa Prasung sebaiknya dilaksanakan di tahun 2022. Ada sejumlah pertimbangan, pertama adalah karena soal ketersediaan anggaran. “Anggaran di BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sudah dikembalikan ke kas daerah. Dan menjadi silpa. Sehingga ketersediaan anggaran di desa tidak ada,” terangnya.

Jikapun, lanjut Warih, diajukan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) belum tentu juga mendapat persetujuan. Karena itu akan lebih bagus jika dilaksanalan di 2022.

Warih menambahkan, pertimbangan kedua adalah merujuk peraturan daerah dimana pelaksanaan pilkades itu 2 tahunan. Tahun 2021 ini tentunya tidak sesuai dengan regulasi. Dan yang pas adalah di tahun 2022. “Jadi penetapan bisa dilakukan tahun ini. Tapi pilkadesnya tetap tahun 2022,” pungkasnya. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/