alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

APK Paslon Mulai Ditertibkan Pekan Depan

SIDOARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo memberikan deskresi dalam penertiban alat peraga kampanye (APK). Hal itu dikarenakan masih belum tersalurkannya APK yang difasilitasi pihak KPU.

Seharusnya, jadwal kampanye serentak Pilkada 2020 sudah dimulai sejak 26 September lalu. Dalam pelaksanaannya, KPU juga akan memfasilitasi paslon (pasangan calon) dengan sejumlah APK yang bakal disebar di sejumlah titik.

Namun, saat ini APK tersebut masih belum jadi. Kebanyakan saat ini APK yang beredar masih dari personal paslon.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak menggungkapkan, pihaknya sangat siap untuk penyediaan APK bagi paslon. Namun, saat ini belum jadi karena harus mengikuti sejumlah proses. “Masih harus mengikuti mekanisme pengadaan barang, diperkirakan 20 Oktober sudah jadi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menegaskan, pihaknya juga telah melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Salah satunya terkait penertiban APK yang bakal dilakukan. “Kami sudah instruksikan pengawas kecamatan untuk menertibkan APK mulai minggu depan,” katanya.

Untuk penertiban, lanjut Haidar, juga ada penyesuaian. Pertama APK paslon yang sudah berpasangan akan ditoleransi sehingga tidak ditertibkan. “Ini untuk mengakomodasi juga. Paslon butuh sosialisasi, tapi APK yang disediakan KPU juga masih proses,” tuturnya.

Nantinya, Bawaslu akan menertibkan APK lain. Seperti APK paslon yang tidak berdampingan, ataupun spanduk dan banner tokoh-tokoh yang ingin maju pilkada namun tidak mendapatkan rekom dari partai. “Ini agar tidak membingungkan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Haidar, secara regulasi paslon juga diperbolehkan untuk mencetak APK secara mandiri. Bahkan diberi keluasan untuk memperbanyak 200 persen dari jumlah yang disediakan KPU. Tetapi dengan catatan bahwa APK yang dicetak adalah yang sudah disepakati bersama KPU. (son/vga)

SIDOARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo memberikan deskresi dalam penertiban alat peraga kampanye (APK). Hal itu dikarenakan masih belum tersalurkannya APK yang difasilitasi pihak KPU.

Seharusnya, jadwal kampanye serentak Pilkada 2020 sudah dimulai sejak 26 September lalu. Dalam pelaksanaannya, KPU juga akan memfasilitasi paslon (pasangan calon) dengan sejumlah APK yang bakal disebar di sejumlah titik.

Namun, saat ini APK tersebut masih belum jadi. Kebanyakan saat ini APK yang beredar masih dari personal paslon.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak menggungkapkan, pihaknya sangat siap untuk penyediaan APK bagi paslon. Namun, saat ini belum jadi karena harus mengikuti sejumlah proses. “Masih harus mengikuti mekanisme pengadaan barang, diperkirakan 20 Oktober sudah jadi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menegaskan, pihaknya juga telah melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Salah satunya terkait penertiban APK yang bakal dilakukan. “Kami sudah instruksikan pengawas kecamatan untuk menertibkan APK mulai minggu depan,” katanya.

Untuk penertiban, lanjut Haidar, juga ada penyesuaian. Pertama APK paslon yang sudah berpasangan akan ditoleransi sehingga tidak ditertibkan. “Ini untuk mengakomodasi juga. Paslon butuh sosialisasi, tapi APK yang disediakan KPU juga masih proses,” tuturnya.

Nantinya, Bawaslu akan menertibkan APK lain. Seperti APK paslon yang tidak berdampingan, ataupun spanduk dan banner tokoh-tokoh yang ingin maju pilkada namun tidak mendapatkan rekom dari partai. “Ini agar tidak membingungkan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Haidar, secara regulasi paslon juga diperbolehkan untuk mencetak APK secara mandiri. Bahkan diberi keluasan untuk memperbanyak 200 persen dari jumlah yang disediakan KPU. Tetapi dengan catatan bahwa APK yang dicetak adalah yang sudah disepakati bersama KPU. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/