alexametrics
28 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Perizinan Pengembangan Rumah dan Ruko Harus Tuntas sebelum Dibangun

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mengingatkan kepada pengembang agar tertib menuntaskan perizinan dalam melakukan usaha. Hal itu menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait pembangunan properti ataupun ruko yang belum tuntas perizinan tapi sudah mulai dibangun.

Seperti di Desa Tempel, Kecamatan Krian, misalnya. Salah satu warga juga mengadukan permasalahan serupa ke DPRD. Kemarin (7/1), Komisi A DPRD juga telah melakukan hearing dengan pihak pengembang ataupun perwakilan dinas terkait.

Di desa itu, ada pembangunan ruko dan pengembangan perumahan yang membeli lahan milik warga. Pembangunan ruko sudah berjalan sekitar 80 persen, sementara pengembangan perumahan belum ada pembangunan fisik.

Kepala Seksi (Kasi) Non Perizinan 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Yusuf menerangkan, untuk status perizinan pembangunan ruko statusnya masih izin lokasi berdasarkan Online Single Submission (OSS). Begitu juga dengan status perizinan pengembang perumahan. “Artinya masih butuh dilengkapi lagi perizinan lain seperti izin lingkungan hingga IMB,” tuturnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengungkapkan jika permasalahan semacam ini memang kerap terjadi di Sidoarjo. Karena itu, politikus Golkar itu mengingatkan agar pengembang tertib melengkapi perizinan sebelum membangun proyek.

Karena, jika kelengkapan perizinan di biarkan, nanti yang dirugikan adalah masyarakat juga. Yakni pembeli. “Sebaiknya aktiftas pembangunan di tunda dulu sampai perizinan lengkap,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Vivin, perwakilan dari pengembang mengungkapkan jika perizinan dari perusahaan juga masih dalam proses. “Masih diurus dengan notaris,” singkatnya.

Dilain pihak, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perkim Sidoarjo, Juniyanti menerangkan jika ada beberapa perizinan dan kelengkapan yang perlu dipenuhi oleh pengembang. Di antaranya izin lokasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lalu kalau pengembangan perumahan juga butuh dokumen teknis tentang drainase, kajian lalu lintas, hingga alokasi makam. (son/opi)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mengingatkan kepada pengembang agar tertib menuntaskan perizinan dalam melakukan usaha. Hal itu menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait pembangunan properti ataupun ruko yang belum tuntas perizinan tapi sudah mulai dibangun.

Seperti di Desa Tempel, Kecamatan Krian, misalnya. Salah satu warga juga mengadukan permasalahan serupa ke DPRD. Kemarin (7/1), Komisi A DPRD juga telah melakukan hearing dengan pihak pengembang ataupun perwakilan dinas terkait.

Di desa itu, ada pembangunan ruko dan pengembangan perumahan yang membeli lahan milik warga. Pembangunan ruko sudah berjalan sekitar 80 persen, sementara pengembangan perumahan belum ada pembangunan fisik.

Kepala Seksi (Kasi) Non Perizinan 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Yusuf menerangkan, untuk status perizinan pembangunan ruko statusnya masih izin lokasi berdasarkan Online Single Submission (OSS). Begitu juga dengan status perizinan pengembang perumahan. “Artinya masih butuh dilengkapi lagi perizinan lain seperti izin lingkungan hingga IMB,” tuturnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengungkapkan jika permasalahan semacam ini memang kerap terjadi di Sidoarjo. Karena itu, politikus Golkar itu mengingatkan agar pengembang tertib melengkapi perizinan sebelum membangun proyek.

Karena, jika kelengkapan perizinan di biarkan, nanti yang dirugikan adalah masyarakat juga. Yakni pembeli. “Sebaiknya aktiftas pembangunan di tunda dulu sampai perizinan lengkap,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Vivin, perwakilan dari pengembang mengungkapkan jika perizinan dari perusahaan juga masih dalam proses. “Masih diurus dengan notaris,” singkatnya.

Dilain pihak, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perkim Sidoarjo, Juniyanti menerangkan jika ada beberapa perizinan dan kelengkapan yang perlu dipenuhi oleh pengembang. Di antaranya izin lokasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lalu kalau pengembangan perumahan juga butuh dokumen teknis tentang drainase, kajian lalu lintas, hingga alokasi makam. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/