alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Transparasi PPID Dari Tingkat Desa

SIDOARJO – Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo diharapkan memberi pelayanan publik yang informatif dan transparan, sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulistianto mengatakan peran PPID mempunyai bagian penting dalam memenuhi informasi demi mewujudkan pelayanan akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan. Dimana informasi sangat penting bagi masyarakat. Dengan informasi dapat menambah pengetahuan.

“PPID sebagai pengelola pelayanan informasi sebagai media komunikasi harus memiliki kemampuan edukatif, responsif, kuratif dalam pelaksanaan pelayanan publik. Maka perlu dibentuk PPID hingga tingkat desa,” katanya.

Tujuan memberi pengetahuan dalam menyediakan informasi dan dokumentasi bagi pejabat PPID dalam meningkatkan informasi pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme meningkatkan sistem informasi.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menegaskan kemudahan akses informasi harus sesuai regulasi dan asas kemaslahatan. Dilakukan mulai dari pajabat kabupaten, kecamatan hingga desa.

Bahkan agar keterbukaan akses informasi tingkat desa, Gus Muhldor memerintahkan pemerintah desa membuat informasi publik melalui baliho atau sejenisnya untuk transparasi penggunaan dana desa. “Perlu dicantumkan lokasi dan alokasi anggarannya berapa. Tidak harus rinci. Secara umum saja. Agar masyarakat tahu,” tegasnya.

Maka dari itu Gus Muhdlor meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar membuat edaran yang intinya semua desa harus mencantumkan atau memberikan informasi kepada seluruh masyarakat desa tentang penggunaan dana desa di desanya.

“Sidoarjo ada 322 desa yang merupakan ujung utama pembangunan di Sidoarjo sehingga diharapkan mulai dari desa harus kita biasakan ada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tandasnya. (rpp/opi)

 

SIDOARJO – Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo diharapkan memberi pelayanan publik yang informatif dan transparan, sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulistianto mengatakan peran PPID mempunyai bagian penting dalam memenuhi informasi demi mewujudkan pelayanan akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan. Dimana informasi sangat penting bagi masyarakat. Dengan informasi dapat menambah pengetahuan.

“PPID sebagai pengelola pelayanan informasi sebagai media komunikasi harus memiliki kemampuan edukatif, responsif, kuratif dalam pelaksanaan pelayanan publik. Maka perlu dibentuk PPID hingga tingkat desa,” katanya.

Tujuan memberi pengetahuan dalam menyediakan informasi dan dokumentasi bagi pejabat PPID dalam meningkatkan informasi pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme meningkatkan sistem informasi.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menegaskan kemudahan akses informasi harus sesuai regulasi dan asas kemaslahatan. Dilakukan mulai dari pajabat kabupaten, kecamatan hingga desa.

Bahkan agar keterbukaan akses informasi tingkat desa, Gus Muhldor memerintahkan pemerintah desa membuat informasi publik melalui baliho atau sejenisnya untuk transparasi penggunaan dana desa. “Perlu dicantumkan lokasi dan alokasi anggarannya berapa. Tidak harus rinci. Secara umum saja. Agar masyarakat tahu,” tegasnya.

Maka dari itu Gus Muhdlor meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar membuat edaran yang intinya semua desa harus mencantumkan atau memberikan informasi kepada seluruh masyarakat desa tentang penggunaan dana desa di desanya.

“Sidoarjo ada 322 desa yang merupakan ujung utama pembangunan di Sidoarjo sehingga diharapkan mulai dari desa harus kita biasakan ada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tandasnya. (rpp/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/