alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Ubah Perda Pilkades, Mantan Napi Koruptor Bisa Daftar Cakades

SIDOARJO – Peraturan daerah (perda) yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) akan diubah lagi. Pemkab Sidoarjo mengusulkan perubahan pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkades. Ada persyaratan pendaftaran calon kepala desa (cakades) yang dihapus.

Tahun depan, pelaksanaan pilkades serentak merupakan ketiga kalinya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Selama tiga kali pilkades, perda diganti sebanyak tiga kali juga. Perubahannya ada pada pasal persyaratan pendaftaran cakades.

Perda yang pertama, Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan syarat pendaftaran terbatas usia. Hanya untuk 25 hingga 63 tahun. Kemudian pada pilkades 2020, perubahan kembali terjadi. Dalam perda nomor 2 tahun 2020, persyaratan pembatasan usia sudah dihapus. Tapi satu syarat ditambahkan. Yakni pendaftar tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi dalam rapat paripurna pada Rabu (3/11) lalu mengatakan, perubahan terhadap perda nomor 8 tahun 2015 perlu dilakukan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan situasi saat pelaksanaan pilkades Februari 2022 mendatang.

Menurut dia, ada 2 poin yang harus dihapus. Poin pertama adalah soal batasan usia pada perda Nomor 8 Tahun 2015. Tertulis dalam poin (e) bahwa usia minimal saat mendaftar adalah 25 tahun dan usia maksimal 63 tahun. Pembatasan ini sudah dihapus dalam perda nomor 2 tahun 2020.

“Pilkades tahun depan juga tidak ada batasan maksimal usia bagi yang akan mendaftar,” katanya.

Poin kedua ada pada perda Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 22 Nomor 1 poin (j). Menyebutkan bahwa syarat pendaftar tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan makar.

Subandi mengusulkan bahwa poin ini harus dihapus. Alasannya, hal itu akan membatasi kemampuan seseorang.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, perubahan tersebut merupakan usulan yang bagus. Pihak eksekutif dinilai mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat mengenai persyaratan pendaftaran cakades.

“Usia tidak menjadi ukuran baik dan tidaknya kades yang terpilih, begitu juga dengan track recordnya,” ujarnya.

Politikus PKB ini mengatakan, pansus untuk membahas raperda tersebut sudah dibentuk. Tinggal menunggu proses pembahasannya saja. Diharapkan akan cepat selesai sebab akan digunakan sebagai payung hukum pilkades 2022 mendatang. (nis/vga)

SIDOARJO – Peraturan daerah (perda) yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) akan diubah lagi. Pemkab Sidoarjo mengusulkan perubahan pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkades. Ada persyaratan pendaftaran calon kepala desa (cakades) yang dihapus.

Tahun depan, pelaksanaan pilkades serentak merupakan ketiga kalinya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Selama tiga kali pilkades, perda diganti sebanyak tiga kali juga. Perubahannya ada pada pasal persyaratan pendaftaran cakades.

Perda yang pertama, Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan syarat pendaftaran terbatas usia. Hanya untuk 25 hingga 63 tahun. Kemudian pada pilkades 2020, perubahan kembali terjadi. Dalam perda nomor 2 tahun 2020, persyaratan pembatasan usia sudah dihapus. Tapi satu syarat ditambahkan. Yakni pendaftar tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi dalam rapat paripurna pada Rabu (3/11) lalu mengatakan, perubahan terhadap perda nomor 8 tahun 2015 perlu dilakukan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan situasi saat pelaksanaan pilkades Februari 2022 mendatang.

Menurut dia, ada 2 poin yang harus dihapus. Poin pertama adalah soal batasan usia pada perda Nomor 8 Tahun 2015. Tertulis dalam poin (e) bahwa usia minimal saat mendaftar adalah 25 tahun dan usia maksimal 63 tahun. Pembatasan ini sudah dihapus dalam perda nomor 2 tahun 2020.

“Pilkades tahun depan juga tidak ada batasan maksimal usia bagi yang akan mendaftar,” katanya.

Poin kedua ada pada perda Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 22 Nomor 1 poin (j). Menyebutkan bahwa syarat pendaftar tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan makar.

Subandi mengusulkan bahwa poin ini harus dihapus. Alasannya, hal itu akan membatasi kemampuan seseorang.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, perubahan tersebut merupakan usulan yang bagus. Pihak eksekutif dinilai mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat mengenai persyaratan pendaftaran cakades.

“Usia tidak menjadi ukuran baik dan tidaknya kades yang terpilih, begitu juga dengan track recordnya,” ujarnya.

Politikus PKB ini mengatakan, pansus untuk membahas raperda tersebut sudah dibentuk. Tinggal menunggu proses pembahasannya saja. Diharapkan akan cepat selesai sebab akan digunakan sebagai payung hukum pilkades 2022 mendatang. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/