alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Dukung Paslon Pilkada, Lima ASN Disanksi

SIDOARJO – Tindakan tegas dilakukan Pemkab Sidoarjo pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilkada Sidoarjo 2020. Hingga saat ini sudah ada lima ASN yang disanksi gara-gara mendukung salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan, lima ASN tersebut tidak netral dalam Pilkada 2020. Karena itu, dia mengingatkan kepada semua ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, agar tidak berani untuk melakukan pelanggaran.

“Posisi ASN itu harus di tengah-tengah karena mereka itu abdi negara dan abdi rakyat. Tugasnya hanya melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” tegas Hudiyono yang enggan mengungkap jenis sanksi yang diberikan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo, Jamil mengakui jika ASN Sidoarjo jangan sampai terlibat aksi dukung-mendukung paslon dalam Pilkada Sidoarjo. Karena netralitas ASN itu diatur sejumlah peraturan hukum. Di antaranya aturan Mendagri, Menpan RB, Komisi ASN dan undang-undang pilkada.

“Banyak peraturan ASN agar netral dalam pilkada,” ucapnya.

Tentang adanya lima ASN Sidoarjo yang sudah diberikan sanksi karena dinilai tidak netral, Jamil mengaku laporan tersebut masih belum masuk ke pihak Bawaslu Sidoarjo. Dirinya memperkirakan, masih bersifat sanksi internal. “Kalau ada, nanti pasti masuk ke laporan Bawaslu,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebelum masa kampanye Pilkada Sidoarjo 2020 ini, pihak Bawaslu Sidoarjo sempat melakukan klarifikasi terhadap seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN. Hasil klarifikasi itu sudah dilaporkan kepada Komisi ASN (KASN).

Sementara itu, KPU Sidoarjo terus mensosialisasikan netralitas ASN dalam Pilkada Sidoarjo. Yakni kepada OPD yang ada di Kota Delta.
Disampaikan Nafiunah, staf dari Bidang Program Data KPUD Sidoarjo, dengan banyak diberikan sosialisasi, diharapkan bisa meminimalisir jumlah ASN yang tidak netral dalam Pilkada Sidoarjo. (rpp/nis)

 

SIDOARJO – Tindakan tegas dilakukan Pemkab Sidoarjo pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilkada Sidoarjo 2020. Hingga saat ini sudah ada lima ASN yang disanksi gara-gara mendukung salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan, lima ASN tersebut tidak netral dalam Pilkada 2020. Karena itu, dia mengingatkan kepada semua ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, agar tidak berani untuk melakukan pelanggaran.

“Posisi ASN itu harus di tengah-tengah karena mereka itu abdi negara dan abdi rakyat. Tugasnya hanya melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” tegas Hudiyono yang enggan mengungkap jenis sanksi yang diberikan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo, Jamil mengakui jika ASN Sidoarjo jangan sampai terlibat aksi dukung-mendukung paslon dalam Pilkada Sidoarjo. Karena netralitas ASN itu diatur sejumlah peraturan hukum. Di antaranya aturan Mendagri, Menpan RB, Komisi ASN dan undang-undang pilkada.

“Banyak peraturan ASN agar netral dalam pilkada,” ucapnya.

Tentang adanya lima ASN Sidoarjo yang sudah diberikan sanksi karena dinilai tidak netral, Jamil mengaku laporan tersebut masih belum masuk ke pihak Bawaslu Sidoarjo. Dirinya memperkirakan, masih bersifat sanksi internal. “Kalau ada, nanti pasti masuk ke laporan Bawaslu,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebelum masa kampanye Pilkada Sidoarjo 2020 ini, pihak Bawaslu Sidoarjo sempat melakukan klarifikasi terhadap seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN. Hasil klarifikasi itu sudah dilaporkan kepada Komisi ASN (KASN).

Sementara itu, KPU Sidoarjo terus mensosialisasikan netralitas ASN dalam Pilkada Sidoarjo. Yakni kepada OPD yang ada di Kota Delta.
Disampaikan Nafiunah, staf dari Bidang Program Data KPUD Sidoarjo, dengan banyak diberikan sosialisasi, diharapkan bisa meminimalisir jumlah ASN yang tidak netral dalam Pilkada Sidoarjo. (rpp/nis)

 

Most Read

Berita Terbaru


/