alexametrics
26 C
Sidoarjo
Tuesday, 17 May 2022

Raperda Persampahan Masih Dirancang, Bupati Utamakan Pelayanan

SIDOARJO – DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo masih meracik raperda tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan. Sekema besaran retribusi juga bakal dikaji ulang menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Kemarin (2/6), Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) juga telah menanggapi sejumlah masukan dari fraksi di DPRD dalam rapat paripurna. Menurutnya, penyusunan raperda itu juga dalam rangka menata sistem persampahan di Sidoarjo agar berjalan lebih baik. “Jangan sampai hanya memikirkan retribusi tetapi pelayanannya kurang baik,” terangnya.

Tak kalah penting, lanjut Gus Muhdlor, tata kelola persampahan di Sidoarjo juga perlu menyiapkan langkah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yakni untuk merubah kebiasaan masyarakat agar tidak sembarangan buang sampah.

Karena sejatinya dalam Perda No 6 Tahun 2012 juga sudah ada aturan tegas terkait sangksi orang buang sampah sembarangan. Di pasal Pasal 63 ayat 1 disebutkan, bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 huruf e, huruf f dan huruf g, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Tapi implementasi juga belum maksimal,” imbuhnya.

Di lain pihak, Ketua Pansus raperda tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan, Haris menerangkan jika salah satu point yang akan dibahas dalam raperda itu adalah besaran retribusi. “Tentu nilainya juga akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang,” tuturnya.

Politikus PAN itu menambahkan, dalam waktu dekat pansus juga akan belajar pengelolaan sampah ke daerah yang dipandang cukup berhasil dalam hal tersebut. Yakni kota Surabaya. Tujuannya untuk menjadi referensi pengelolaan persampahan yang tepat. (son/opi)

SIDOARJO – DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo masih meracik raperda tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan. Sekema besaran retribusi juga bakal dikaji ulang menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Kemarin (2/6), Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) juga telah menanggapi sejumlah masukan dari fraksi di DPRD dalam rapat paripurna. Menurutnya, penyusunan raperda itu juga dalam rangka menata sistem persampahan di Sidoarjo agar berjalan lebih baik. “Jangan sampai hanya memikirkan retribusi tetapi pelayanannya kurang baik,” terangnya.

Tak kalah penting, lanjut Gus Muhdlor, tata kelola persampahan di Sidoarjo juga perlu menyiapkan langkah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yakni untuk merubah kebiasaan masyarakat agar tidak sembarangan buang sampah.

Karena sejatinya dalam Perda No 6 Tahun 2012 juga sudah ada aturan tegas terkait sangksi orang buang sampah sembarangan. Di pasal Pasal 63 ayat 1 disebutkan, bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 huruf e, huruf f dan huruf g, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Tapi implementasi juga belum maksimal,” imbuhnya.

Di lain pihak, Ketua Pansus raperda tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan, Haris menerangkan jika salah satu point yang akan dibahas dalam raperda itu adalah besaran retribusi. “Tentu nilainya juga akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang,” tuturnya.

Politikus PAN itu menambahkan, dalam waktu dekat pansus juga akan belajar pengelolaan sampah ke daerah yang dipandang cukup berhasil dalam hal tersebut. Yakni kota Surabaya. Tujuannya untuk menjadi referensi pengelolaan persampahan yang tepat. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/