Sepi Peminat, Bawaslu Sidoarjo Perpanjang Pendaftaran Pengawas TPS
SIDOARJO - Bawaslu Sidoarjo memperpanjang masa pendaftaran untuk calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pilkada 2024. Sebagaimana pengumuman, pendaftaran dibuka dari 1 hingga 10 Oktober.
Anggota Bawaslu Sidoarjo, Fathur Rohman mengatakan, perpanjangan dilakukan karena jumlah pendaftar belum memenuhi kuota hingga ditutupnya pendaftaran penerimaan PTPS pada, Sabtu (28/9) lalu.
"Kuota belum terpenuhi, sesuai aturan jumlah pendaftar harus dua kali lebih banyak dari kebutuhan," ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (2/10).
Artinya, dari 2.733 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibutuhkan 5.466 pendaftar pengawas TPS di Sidoarjo.
Menurut Fathur, Bawaslu Sidoarjo menghadapi kendala dalam merekrut Pengawas TPS. Karena pihaknya harus bersaing dengan KPU yang juga melakukan perekrutan KPPS pada jadwal yang hampir bersamaan. Hal tersebut menyulitkan Bawaslu untuk menarik pendaftar yang cukup untuk memenuhi kuota yang diperlukan.
Oleh karenanya, Fathur akan memaksimalkan perpanjangan pendaftaran Pengawas TPS. Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar.
"Masing-masing Panwascam melalui PKD akan melakukan sosialisasi untuk mencari SDM yang menenuhi syarat," jelasnya.
"Lalu kami juga akan mengumumkan rekrutmen di masing-masing desa dan kecamatan dengan menyebarkan brosur," imbuhnya.
Dia menjelaskan, setelah ditutupnya masa perpanjangan nanti dan jika masih belum memenuhi batas minimal pendaftar. Maka peserta yang sudah mendaftar akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
"Dalam hal setelah pelaksanaan pelantikan bagi pengawas TPS terpilih, ternyata masih terdapat TPS yang belum memiliki pengawas, maka rekrutmen pengawas TPS tetap dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sampai tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara," jelasnya.
"Panwaslu Kecamatan juga tetap harus mengumumkan perpanjangan rekrutmen," imbuhnya.
Kendati demikian, pendaftaran pengawas TPS tahap tersebut diperuntukkan bagi pendaftar yang memenuhi syarat paling rendah 17 tahun. Selain itu kelengkapan berkas dan ketentuaan undang-undang juga harus terpenuhi.
“Sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Bawaslu RI, perpanjangan pendaftaran memang memungkinkan, jika setelah perpanjangan jumlah pendaftar masih belum mencukupi," pungkasnya. (sai/vga)
