alexametrics
26 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

Panja Tukar Guling TKD Juwetkenongo Tak Jadi Dibentuk

SIDOARJO – Polemik tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Desa Juwetkenongo, Porong, kembali bergulir. Panitia Kerja (Panja) DPRD Sidoarjo tidak jadi dibentuk. DPRD Sidoarjo telah memutuskan untuk menyetujui tukar guling tanah seluas 1.148 dan 1.611 meter persegi itu.

Hal itu berdasarkan paripurna yang digelar kemarin (19/5). Dalam paripurna itu, sejatinya tidak semua fraksi yang duduk di DPRD Sidoarjo menyetujui mekanisme tersebut. Hanya empat fraksi yang menyetujui, yakni Fraksi PKB, Demokrat-Nasdem, PAN-PPP, dan Golkar.

Sementara fraksi PDIP akan menyetujui jika sejumlah catatan dipenuhi. Di antaranya soal upgrade harga tanah terbaru dan pembaruan legal opinion. Begitu juga sikap Fraksi Gerindra yang masih memerlukan kajian lagi dan akan menolak jika tidak sesuai dengan tahapan dan undang-undang yang berlaku.

Kemudian Fraksi PKS dengan lantang menyampaikan belum dapat menerima atau menyetujui rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan tukar menukar aset daerah itu. Ketua Fraksi PKS Deny Haryanto mengungkapkan, pihaknya sejatinya akan tetap mengutamakan aspek kepentingan hak masyarakat dalam hal memiliki rumah. Tetapi dalam hal ini PKS juga mengedepankan aspek kehati-hatian karena bersinggungan dengan masalah hukum. “Karena memiliki potensi melanggar hukum yaitu Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009,” katanya.

PKS, lanjut Deny, mengusulkan untuk melakukan kajian ulang baik itu berupa legal opinion, dan juga penilaian terhadap nilai tanah yang akan dijadikan objek tukar menukar. “Kami lebih sepakat untuk membentuk panja sebagaimana kesepakatan rapat fraksi dan pimpinan dewan beberapa waktu lalu,” tururnya.

Anggota Fraksi PKS Aditya Nindyatman menambahkan, perubahan alih fungsi lahan dari RTRW tentu melalui proses perizinan terlebih dahulu. Sebagaimana Perda No 6 Tahun 2009. “Menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang telah memberikan izin untuk mengalihfungsikan tanah itu jadi perumahan,” urainya.

Sementara anggota Fraksi Golkar M.Nizar juga merasa janggal dengan keputusan di paripurna itu. “Terkesan terburu-buru. Kan minggu lalu ada kesepakatan buat panja,” sebutnya.

Di lain pihak, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menguraikan jika maslah TKD Juwetkenongo itu bukan sekedar soal tukar guling saja. Melainkan juga ada aspek sosial terkait korban lumpur. “Soal pembaruan nilai appraisal juga nanti akan dibahas lebih lanjut,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menegaskan jika keputusan soal tukar guling TKD itu sudah final secara kelembagaan. Artinya panja juga tidak perlu dibentuk. “Sudah selesai, keputusan DPRD adalah suara mayoritas,” katanya. (son/opi)

SIDOARJO – Polemik tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Desa Juwetkenongo, Porong, kembali bergulir. Panitia Kerja (Panja) DPRD Sidoarjo tidak jadi dibentuk. DPRD Sidoarjo telah memutuskan untuk menyetujui tukar guling tanah seluas 1.148 dan 1.611 meter persegi itu.

Hal itu berdasarkan paripurna yang digelar kemarin (19/5). Dalam paripurna itu, sejatinya tidak semua fraksi yang duduk di DPRD Sidoarjo menyetujui mekanisme tersebut. Hanya empat fraksi yang menyetujui, yakni Fraksi PKB, Demokrat-Nasdem, PAN-PPP, dan Golkar.

Sementara fraksi PDIP akan menyetujui jika sejumlah catatan dipenuhi. Di antaranya soal upgrade harga tanah terbaru dan pembaruan legal opinion. Begitu juga sikap Fraksi Gerindra yang masih memerlukan kajian lagi dan akan menolak jika tidak sesuai dengan tahapan dan undang-undang yang berlaku.

Kemudian Fraksi PKS dengan lantang menyampaikan belum dapat menerima atau menyetujui rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan tukar menukar aset daerah itu. Ketua Fraksi PKS Deny Haryanto mengungkapkan, pihaknya sejatinya akan tetap mengutamakan aspek kepentingan hak masyarakat dalam hal memiliki rumah. Tetapi dalam hal ini PKS juga mengedepankan aspek kehati-hatian karena bersinggungan dengan masalah hukum. “Karena memiliki potensi melanggar hukum yaitu Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009,” katanya.

PKS, lanjut Deny, mengusulkan untuk melakukan kajian ulang baik itu berupa legal opinion, dan juga penilaian terhadap nilai tanah yang akan dijadikan objek tukar menukar. “Kami lebih sepakat untuk membentuk panja sebagaimana kesepakatan rapat fraksi dan pimpinan dewan beberapa waktu lalu,” tururnya.

Anggota Fraksi PKS Aditya Nindyatman menambahkan, perubahan alih fungsi lahan dari RTRW tentu melalui proses perizinan terlebih dahulu. Sebagaimana Perda No 6 Tahun 2009. “Menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang telah memberikan izin untuk mengalihfungsikan tanah itu jadi perumahan,” urainya.

Sementara anggota Fraksi Golkar M.Nizar juga merasa janggal dengan keputusan di paripurna itu. “Terkesan terburu-buru. Kan minggu lalu ada kesepakatan buat panja,” sebutnya.

Di lain pihak, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menguraikan jika maslah TKD Juwetkenongo itu bukan sekedar soal tukar guling saja. Melainkan juga ada aspek sosial terkait korban lumpur. “Soal pembaruan nilai appraisal juga nanti akan dibahas lebih lanjut,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menegaskan jika keputusan soal tukar guling TKD itu sudah final secara kelembagaan. Artinya panja juga tidak perlu dibentuk. “Sudah selesai, keputusan DPRD adalah suara mayoritas,” katanya. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/