Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Misalnya Fraksi Golkar. Mereka lebih memilih untuk melarang anggotanya mengikuti kunker. “Golkar tegas melarang anggota fraksi mengikuti kunker,” terang Ketua Fraksi Golkar Warih Adono, kemarin (5/7).
Sikap itu dipilih dengan pertimbangan mengedepankan upaya penanggulangan Covid-19 yang saat ini masih meningkat.
“Kami minta para anggota untuk fokus membantu pemerintah memutuskan penyebaran Covid-19," imbuh mantan Ketua DPD Golkar Sidoarjo itu.
Sementara itu, fraksi Nasdem-Demokrat memilih untuk tetap mengizinkan anggotanya berangkat kunker. Namun, dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Kalau soal kunker kan bagian dari agenda kedewanan yang tujuannya untuk Sidoarjo juga. Di sisi lain kami tetap komitmen membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Ketua Fraksi M Sochib.
Sedangkan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih menyerahkan keputusan ke anggotanya. Anggota fraksi boleh memilih apakah mau ikut kunker atau tidak. "Prinsipnya sama, kami hormati hasil banmus. Toh jika ada anggota kami yang tidak mau ikut, itu dikembalikan lagi pada personal masing-masing," terang ketua Fraksi PDIP, Suyarno.
Kemudian, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdillah Nasih mengungkapkan, tidak ada larangan bagi anggotanya untuk ikut kunker. "Secara kelembagaan tidak ada larangan anggota fraksi PKB untuk kunker. Karena kami menghormati hasil rapat banmus," tuturnya.
Nasih menambahkan, semua anggota fraksi PKB tetap wajib menyukseskan penerapan PPKM darurat. "Kalau penerapan prokes saat kunker DPRD kan bisa disiasati, misalnya dengan membawa mobil pribadinya masing-masing. Dan tetap menjaga jarak saat di forum," terangnya. (son/vga)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

