Butuh Strategi Amankan Lahan Pertanian

SIDOARJO - Sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo lebih mendetailkan strategi dalam mengamankan lahan pertanian. Karena selain untuk mensejahterakan petani, sektor pertanian jadi penopang kebutuhan pangan.

Gagasan itu diungkapkan dalam pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dari Fraksi Golkar misalnya, Ketua Fraksi Warih Andono mengungkapkan, jika langkah untuk mengamankan lahan pertanian di Sidoarjo sangat penting.

"Lahan pertanian saat ini semakin habis, dan belum jelas dimana lokasi yang diperuntukkan khusus pertanian produktif," katanya.

Karena itu butuh komitmen yang tegas dari eksekutif untuk menjaga lahan hijau di Sidoarjo. Komitmen itu dapat dicurahkan salah satunya dengan strategi yang matang di RPJMD 2021-2026. Sebab, RPJMD bakal menjadi patokan langkah eksekutif selama lima tahun mendatang.

Warih menambahkan, selain soal strategi yang detail di RPJMD, langkah yang perlu ditempuh untuk mengamankan lahan hijau adalah dengan penyusunan payung hukum yang jelas. Hal itu bisa diterapkan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Dua perda itu harus segera disusun dan tuntas," imbuh Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo itu.

Ketua Fraksi PKS Deny Haryanto menerangkan, di RPJMD juga perlu untuk lebih menggambarkan strategi pengamanan lahan pertanian. "Itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani," katanya.

Diketahui lahan pertanian di Sidoarjo juga masih potensial. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2017, luas lahan sawah Sidoarjo sekitar 21.909 hektare. Yang terdiri dari lahan irigasi 21.690 hektare dan non irigasi 219 hektare.

Kemudian menurut data BPS Jatim, di tahun 2018 jumlah petani di Sidoarjo tercatat ada 50.625 jiwa. Dengan 41.260 laki-laki dan 9.365 perempuan. (son/vga)