Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sidoarjo juga telah melaporkan hasil pembahasan di hadapan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. "Raperda ini sudah finalisasi dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," kata Nurhendriyati Ningsih, Anggota Pansus II, kemarin (21/5).
Anggota Pansus II, Sudjalil menambahkan, saat ini keputusan pengesahan juga ada di tangan pimpinan. Pansus memang berkewajiban untuk membahas soal raperda tersebut sampai tuntas. Dan itu juga sudah dilakukan. "Laporan pansus sudah dikembalikan ke pimpinan," imbuh politikus PDIP itu.
Aset atau barang milik daerah tentunya juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Aset-aset itu sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Baik dalam bentuk gedung, tanah, hingga sejumlah perlengkapan kantor.
Apalagi sampai sekarang juga masih banyak aset Pemkab Sidoarjo yang belum tersertifikasi. Jumlahnya mencapai ribuan. Yang terdiri dari tanah kantor, sekolah hingga tanah jalan.
Masalah soal aset ternyata juga tidak hanya ada di lingkungan Pemda saja, tetapi juga sampai tingkat desa. Ada 15 Desa di Sidoarjo belum memiliki peraturan desa (perdes) aset.
Karena itu, Komisi A DPRD Sidoarjo juga sempat mendesak kepada para desa yang dimaksud untuk menyusun perdes tersebut. Agar, penataan aset-aset khususnya dilingkungan pemerintah desa memiliki regulasi yang kuat sehingga bisa ditata dengan baik. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



