Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Pansus, Dhamroni Chudlori menguraikan, saat ini progres raperda juga sudah masuk tahap finalisasi. "Nanti pengesahanya juga akan diparipurnakan," tuturnya.
Pematangan draf raperda itu juga berdasarkan sejumlah masukan dari para fraksi yang ada di kursi DPRD. Misalnya soal pegertian umum, hingga penggunaan istilah modal atau saham.
Raperda itu sengaja disusun cepat karena juga untuk penyesuaian dengan regulasi yang ada. Misalnya mengacu pada ketentuan pasal 402 Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki pemerintah daerah wajib menyesuaikan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun.
Diharapkan kedua badan usaha milik daerah itu juga dapat makin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena selain untuk mencari laba, juga memiliki fungsi pelayanan masyarakat.
BPR Delta Artha misalnya, juga berperan dalam penyaluran fasilitas kredit untuk masyarakat melalui program Kurda Sayang. Program itu diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk akses perkreditan.
Karena saat ini perekonomian masyarakat juga masih terguncang karena pandemi Covid-19. Diharapkan dengan bantuan modal usaha dapat memutar kembali roda perekonomian. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


