Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Juni Tuntaskan Perdes Aset Desa

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
HIJAU: Persawahan di Kota Delta yang masih banyak ditanami padi.  (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SIDOARJO)
HIJAU: Persawahan di Kota Delta yang masih banyak ditanami padi. (RIZKY PUTRI PRATIMI/RADAR SIDOARJO)
SIDOARJO - Sebanyak 15 dari 322 desa di Kabupaten Sidoarjo terus dimotivasi supaya secepatnya membuat peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang pengolahan aset desa. Apabila sampai pertengahan tahun 2021 ini, masih belum menetapkan perdes tersebut, mereka bisa akan dikenai sanksi.

Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, M. Andi Sulistiono, perdes itu mengacu pada Perbup Nomor 48 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa.

“Sejak perbup itu ditetapkan, masih ada 15 desa yang hingga kini belum juga membuat perdes itu. Maka kita akan terus mendampingi mereka, agar secepatnya membuat perdes tersebut. Ada persoalan apa sampai empat tahun tidak juga membuat perdes,” terang Andi.

Kepala Seksi Kekayaan dan Aset Desa Dinas PMD Dedy Kurniawan Wibowo menegaskan, 15 desa tersebut yakni Desa Tarik, Sebani, Kalimati, Mliriprowo, Kramattemenggung di Kecamatan Tarik. Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu. Desa Kramatjegu Kecamatan Taman. Desa Pepelegi, Ngingas dan Medaeng Kecamatan Waru. Desa Balongdowo dan Desa Gelam Kecamatan Candi. Desa Semambung Kecamatan Jabon. Desa Simogirang Kecamatan Prambon dan Desa Boro Kecamatan Tanggulangin.

Aset-aset desa itu bisa berupa kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, hibah, sumbangan atau yang sejenisnya. Sedangkan kekayaan asli desa seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa yang wajib untuk diinventarisasi dan diidentifikasi agar keberadaanya tertib dan aman.

Dirinya kembali menekankan membuat perdes aset ini bagi desa adalah suatu tuntutan aturan, yang justru akan bisa mengamankan aset desa.

Diakui, selama ini ada desa yang yang juga belum mempunyai sertifikat dan masih dalam bentuk letter C, tanah cuilan dan sebagainya. Ada juga desa yang menunggu pejabat desa definitif sebab selama menunggu Pilkades, desa dipimpin penjabat kepala desa.

Sehingga pihaknya mendorong 15 pemerintahan desa itu segera membuat dan menetapkan perdes aset desa. Sebab dari hasil monitoring sampai ada suatu pemerintahan desa yang tidak mengetahui akan batas-batas tanah kas desa (TKD) nya sendiri. “Banyak sekali aduan ke kami, tentang pengolahan aset desa ini,” ujarnya.

Dedy menjelaskan pihak Dinas PMD menargetkan 15 desa wajib menyelesaikan perdes aset desa pada pekan kedua bulan Juni. "Wajib tuntas," tegasnya.

Sebab sejak diresmikan pada 2017, pembuatan perbup ini sebenarnya harus tuntas pada 2019. Namun pada 2020 tersisa 180 desa belum membuat perdes dan tahun ini tersisa 15 desa saja. (rpp/opi)

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer