Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Business Plan Belum Diterima Pansus PDAM

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
TAMBAH PELANGGAN: Pengajuan pasang baru harus mendatangi Kantor Perumda Delta Tirta di Jalan Pahlawan. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
TAMBAH PELANGGAN: Pengajuan pasang baru harus mendatangi Kantor Perumda Delta Tirta di Jalan Pahlawan. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
SIDOARJO - Raperda Penyertaan Modal PDAM Delta Tirta nampaknya masih macet dalam pembahasan. Salah satunya karena format business plan dari pihak eksekutif belum juga dikirim ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus, Deny Haryanto, Jumat (28/4). "Pansus itu minta kajian ekonomi atau business plan dari pengusul. Tujuannya untuk dianalisa. Disesuaikan dengan RPJMD yang baru," katanya.

Ketua Pansus PDAM Delta Tirta, Choirul Hidayat menambahkan, permintaan format business plan itu sebenarnya sudah lama disampaikan pada pihak eksekutif. Sayangnya hingga saat ini permintaan itu juga belum di peniluhi. "Padahal rencananya setelah raperda pertama tentang perubahan nama PDAM Delta Tirta ini selesai diparipurnakan, kami segera membahas raperda penyertaan modal ini," imbuhnya.

Hal itulah yang menjadi salah satu penghambat pembahasan raperda salah satu perusahaan daerah itu. Dayat menambahkan, untuk progres raperda pertama yakni soal perubahan nama juga sudah masuk tahap finalisasi.

Artinya tinggal penyesuaian saja sejumlah pasal dalam draf raperda itu."Paling cepat seminggu lagi kami selesai finalisasi. Cuma kalau nanti ternyata masih ada beberapa tambahan poin pasal yang diperlukan, mungkin bisa molor seminggu," tuturnya.

Perubahan nama perlu dilakukan salah satunya untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Selain pembahasan dengan dinas atau OPD terkait, pansus juga sudah melakukan uji publik.

Tujuannya untuk mendapat respons dari masyarakat umum. Dalam kesempatan itu salah satu masukan dari warga adalah pemerataan layanan air PDAM. Khususnya daerah yang belum terjangkau seperti Prambon. (son/opi)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren

Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren

Kemandirian pesantren menjadi salah satu poin penting yang mendapat perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sidoarjo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren.

Fraksi Gerindra Sidoarjo Nilai Raperda Ketertiban Umum Belum Layak Disetujui

Fraksi Gerindra Sidoarjo Nilai Raperda Ketertiban Umum Belum Layak Disetujui

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

DPRD Sidoarjo Godok Raperda Ketertiban, Miras, Bangli, Prostitusi hingga Sound Horeg Jadi Sorotan

DPRD Sidoarjo Godok Raperda Ketertiban, Miras, Bangli, Prostitusi hingga Sound Horeg Jadi Sorotan

Persoalan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari toko minuman keras (miras) yang masih beroperasi, tempat prostitusi yang kembali buka setelah ditertibkan, bangli

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer